KPK baru saja merilis hasil kajiannya tentang tata kelola partai politik. Ada enam belas rekomendasi yang diajukan, dan salah satunya cukup menyita perhatian: mewajibkan bakal calon presiden dan wakil presiden berasal dari proses kaderisasi partai. Usulan ini langsung memantik perdebatan.
Menanggapi hal itu, juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, punya pandangan lain. Baginya, demokrasi seharusnya punya ruang yang lebih luas.
"Terkait usulan capres dan cawapres berasal dari kader partai, demokrasi harus membuka ruang bagi anak-anak muda terbaik bangsa dari dalam maupun luar partai politik," kata Angga kepada wartawan, Kamis lalu.
Dia tak menampik peran partai politik. Menurutnya, partai memang merupakan salah satu pintu masuk dalam sistem yang kita anut. Namun begitu, hal itu sama sekali tak boleh berubah jadi penghalang.
"Partai sebagai pintu masuk tapi tidak boleh membatasi kesempatan anak bangsa untuk menjadi pemimpin nasional," tegasnya.
Angga kemudian menyoroti hal lain yang ia anggap lebih krusial. Proses rekrutmen dan transparansi, terutama soal tingginya biaya politik, harus jadi perhatian utama. Itu poin yang jauh lebih penting ketimbang sekadar asal-usul kandidat.
Artikel Terkait
Penjaga Kafe di Bandar Lampung Ditangkap, Jadi Anggota Komplotan Pencuri Kabel PLN
Mei 2026 Penuh Tanggal Merah dan Peringatan, Pemerintah Tetapkan Empat Hari Libur Nasional
Puan Maharani Soroti Maraknya Kecurangan UTBK 2026, Desak Evaluasi Sistem Pengawasan
Ammar Zoni Divonis 7 Tahun Penjara atas Kasus Penjualan Narkoba, Hakim Tak Perintahkan Asesmen