Anggota MPR Tegaskan Indonesia Tetap Berpegang pada Prinsip Bebas Aktif di Tengah Dinamika Global

Di tengah dinamika geopolitik global yang kian panas, posisi Indonesia kerap jadi sorotan. Apalagi setelah langkah negeri ini bergabung dengan BRICS dan mengikat kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat. Menanggapi hal itu, anggota MPR dari PDIP, Utut Adianto, dengan tegas menyatakan Indonesia takkan goyah dari prinsip lama: politik luar negeri bebas aktif.

“Tujuan utama kita adalah memperluas pasar dan memperkuat ekonomi,” ujar Utut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/4/2026).

“Ini bukan soal berpihak, tetapi bagaimana Indonesia bisa mengambil manfaat di tengah percaturan global.”

Baginya, masuk ke BRICS murni soal peluang ekonomi. Bayangkan saja, kumpulan negara di dalamnya mewakili sebagian besar populasi dunia. Pasar yang sangat besar. Namun begitu, ia menepis segala kekhawatiran bahwa langkah ini akan menyeret Indonesia ke dalam satu blok kekuatan tertentu.

“Kita tetap bebas aktif. Tidak masuk aliansi militer,” katanya lugas.

“Justru ini menjadi nilai tambah karena kita bisa bersahabat dengan semua pihak.”

Pernyataan tegas juga ia lontarkan soal kerja sama pertahanan dengan AS yang ramai dibicarakan. Ia menggarisbawahi, tidak ada pemberian akses bebas atau ‘blanket overflight’ untuk wilayah udara Indonesia. Kedaulatan, kata dia, adalah harga mati.

“Tidak ada itu akses bebas,” tegas Utut.

“Semua tetap harus melalui izin sesuai aturan yang berlaku.”

Menurut penjelasannya, kerja sama itu lebih berfokus pada tiga hal: modernisasi alutsista plus transfer teknologi, pendidikan militer yang profesional, dan peningkatan interoperabilitas lewat latihan bersama macam Super Garuda Shield. Intinya, membangun kapasitas.

Lalu, bagaimana dengan kapal militer AS yang lalu-lalang di Selat Malaka? Utut menilai kita tak perlu lebay menyikapinya. Selama mereka patuh pada aturan internasional dan menghormati kedaulatan kita, itu bukan masalah.

“Indonesia tidak dalam posisi bermusuhan dengan negara manapun,” ujarnya.

Meski begitu, bukan berarti DPR lepas tangan. Utut berencana memanggil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin untuk klarifikasi menyeluruh soal kerja sama ini. Rapat kerjanya rencananya digelar setelah masa reses dipercepat, sekitar pertengahan Mei nanti.

Di sisi lain, ada isu lain yang tak kalah penting: komitmen pasukan perdamaian TNI di Lebanon di bawah UNIFIL. Secara pribadi, Utut merasa Indonesia sebaiknya tetap melanjutkannya. Itu bagian dari amanat konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia.

“Kita sudah berkomitmen. Sebaiknya tidak ditarik,” katanya.

“Yang penting kita pastikan perlindungan maksimal bagi prajurit kita.”

Pembicaraan kemudian mengerucut pada satu titik penting: kemandirian. Utut menyoroti betapa gentingnya penguatan industri pertahanan dalam negeri. Indonesia, tekan dia, harus berubah dari sekadar pembeli menjadi produsen. Itu kunci kekuatan sejati.

“Kalau kita ingin kuat, kita harus punya saintis dan teknologi sendiri. Tidak bisa terus bergantung sebagai pembeli,” ujar Utut.

Sementara itu, pembahasan revisi UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) ternyata masih terkatung-katung. Pemerintah sebagai pengguna dinilai belum siap, dan ada catatan dari MK yang harus dibenahi. Jadi, prosesnya ditunda dulu.

“Revisi belum menjadi prioritas karena pemerintah sebagai pengguna belum siap. Kita tunggu kesiapan dari pihak eksekutif,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Utut mengajak semua pihak untuk bersatu. Situasi global memang kompleks, tapi solidaritas nasional jangan sampai terkikis.

“Kita harus tetap solid. Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan tetap berorientasi pada perdamaian,” pungkasnya.