Pemerintah Siapkan Kawasan Industri Perikanan Berbasis Koperasi di Pesisir Indramayu

Kabupaten Indramayu bersiap menyambut sebuah terobosan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, kini sedang mematangkan rencana untuk membangun kawasan industri perikanan yang terintegrasi penuh. Yang menarik, model pengelolaannya akan berbasis koperasi. Rencananya, proyek ini akan digulirkan di sepanjang pesisir Indramayu, Jawa Barat.

Lahannya tak main-main, diperkirakan antara 20 hingga 60 hektare. Di atas lahan seluas itu, nantinya akan berdiri infrastruktur pendukung yang dirancang untuk mengakselerasi ekonomi para nelayan setempat.

Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono mengungkapkan, setelah melakukan peninjauan lapangan, beberapa titik di Kecamatan Kandanghaur dinilai sangat strategis. Lokasi yang dimaksud berada di Desa Parean Girang dan Desa Eretan Kulon.

“Lahan yang tersedia bervariasi antara 20-60 hektare dan akan dimanfaatkan untuk kawasan industri perikanan terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Menurut Ferry, wilayah pesisir ini punya potensi yang luar biasa. Bukan cuma soal menangkap ikan, tapi bisa dikembangkan menjadi sentra industri yang lengkap, dari hulu ke hilir. Artinya, rencana pengembangannya bakal mencakup banyak hal: mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, sampai yang tak kalah penting adalah penguatan kelembagaan lewat koperasi.

Nah, soal fasilitas, pemerintah sudah punya gambaran. Kawasan ini akan dilengkapi dengan cold storage atau penyimpanan bersuhu rendah. Tujuannya jelas, agar kualitas hasil tangkapan nelayan tetap terjaga dan nilai tambahnya bisa meningkat. Tak hanya itu, ada juga rencana pembangunan tiga sampai empat unit SPBUN Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan.

Selama ini, soal bahan bakar kerap jadi kendala klasik yang bikin nelayan mengeluh. Biaya operasional membengkak, produktivitas pun terkadang terhambat. Kehadiran SPBUN diharapkan bisa memutus mata rantai masalah itu.

"Dengan adanya fasilitas tersebut, efisiensi biaya diharapkan meningkat dan produktivitas nelayan dapat terdongkrak," katanya.

Namun begitu, infrastruktur fisik saja tidak cukup. Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan yang unik, dengan menempatkan koperasi sebagai motor penggerak utama. Lembaga seperti LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) akan dilibatkan untuk memperkuat permodalan. Intinya, akses pembiayaan bagi nelayan dan pelaku usaha kecil diharapkan jadi lebih terbuka lebar.

"Model pembiayaan berbasis koperasi ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi nelayan dan pelaku usaha kecil di sektor perikanan, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pesisir," tutur Ferry.

Dia menambahkan, integrasi kelembagaan koperasi ini juga diproyeksikan bisa memperbaiki posisi tawar nelayan. Selama ini dalam rantai distribusi, posisi mereka seringkali lemah.

Di sisi lain, pengembangan kawasan ini rencananya akan diselaraskan dengan program yang sudah jalan, seperti Kampung Nelayan Merah Putih. Sinergi semacam ini ditujukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi pesisir yang lebih solid dan berkelanjutan. Dari laut hingga ke tangan konsumen, semua terhubung dalam satu sistem yang saling menguatkan.

Jika semua berjalan sesuai rencana, kawasan di pesisir Indramayu itu bukan cuma akan jadi pusat industri. Lebih dari itu, ia diharapkan bisa menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi pemerintah dan koperasi mampu menggerakkan ekonomi akar rumput secara signifikan.