Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga minat masyarakat tetap menggunakan layanan Transjabodetabek di tengah rencana penyesuaian tarif. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan dan perluasan skema tarif integrasi. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, menyatakan bahwa pengembangan Transjabodetabek tidak menghadapi kendala besar, tetapi koordinasi lebih lanjut masih diperlukan dalam penyediaan sarana prasarana dan operasional, seperti halte dan subsidi.
“Untuk pengembangan Transjabodetabek tidak terdapat kendala besar, tetapi masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dalam hal penyediaan sarana prasarana dan operasional, seperti halte dan subsidi,” kata Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (6/6/2026).
Pemerintah Provinsi DKI mengalokasikan subsidi untuk Transjabodetabek tahun ini sekitar Rp400 miliar, dengan subsidi per pelanggan mencapai Rp12 ribu per perjalanan. Budi menambahkan, jika terjadi penyesuaian tarif, pemerintah akan menyosialisasikan kebijakan secara komprehensif kepada masyarakat. Sosialisasi itu akan melibatkan unsur pemangku kepentingan agar urgensi penyesuaian tarif dapat dipahami publik.
Di sisi lain, Dishub DKI akan memperluas tarif integrasi antarmoda. Salah satu skema yang disiapkan adalah tarif maksimal Rp10 ribu dalam tiga jam melalui aplikasi JakLingko, yang mencakup seluruh rute Transjabodetabek. “Melakukan sosialisasi yang komprehensif terhadap urgensi penyesuaian tarif kepada masyarakat dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan. Kemudian memperluas skema tarif integrasi agar mencakup seluruh rute Transjabodetabek,” ujar Budi.
Peningkatan kualitas layanan juga menjadi fokus utama. Dishub DKI berupaya memastikan jadwal keberangkatan bus lebih akurat guna mempersingkat waktu tempuh penumpang. Selain itu, akses first mile dan last mile bagi penumpang diperkuat melalui perbaikan fasilitas di titik transit, integrasi fisik dengan halte dan stasiun, serta penyediaan layanan pengumpan seperti Mikrotrans.
“Perbaikan fasilitas pendukung di titik transit, integrasi fisik yang aman dengan halte dan stasiun, serta penyediaan rute pengumpan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemudahan akses masyarakat,” tuturnya. Dengan langkah-langkah tersebut, pihaknya berharap masyarakat tetap menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama, meskipun ada penyesuaian tarif pada layanan Transjabodetabek.
Artikel Terkait
Menkeu Sebut Pelemahan IHSG dan Rupiah Akibat Persepsi Negatif, Bukan Fundamental Ekonomi
Mobil Damkar Tertimpa Balok Beton Gedung Dinas LH di Jakarta Timur, Satu Petugas Luka
Kuasa Hukum Ruben Onsu Nilai Permintaan Maaf Sarwendah Tidak Tepat Sasaran
Menteri Kehutanan Serahkan SK Hutan Adat 1.175 Hektare untuk Putus Rantai Konflik dengan Komunitas Adat