Pimpinan MPR Tinjau Kesiapan IKN, Tunggu Arahan Presiden untuk Pemindahan

Jakarta - Rombongan pimpinan MPR RI baru-baru ini menyambangi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungan kerja yang berlangsung Senin (20/4/2026) itu intinya buat mengecek langsung kesiapan infrastruktur sekaligus mengkaji rencana pemindahan lembaga ke ibu kota baru.

Menurut Siti Fauziah, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI, rombongan yang berangkat cukup lengkap. Ikut serta para pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan juga pimpinan alat kelengkapan lembaga.

"Tujuannya untuk melihat persil MPR, kesiapan bandara, jalan tol, serta berbagai persiapan lainnya terkait rencana perpindahan MPR ke IKN," jelas Siti dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Namun begitu, dia menegaskan bahwa rencana perpindahan ini masih menunggu arahan dari Presiden. Intinya, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai unsur legislatif, eksekutif, yudikatif baru akan dilakukan kalau semua infrastruktur sudah benar-benar siap beroperasi.

"Kalau pindah, kita tergantung arahan Presiden. Yang penting kalau sudah siap, baru kita akan memindahkan ASN," katanya lagi.

Begitu mendarat di Bandar Udara Internasional Nusantara, rombongan langsung mengecek fasilitas transportasi udara itu. Mereka lalu melanjutkan peninjauan ke sejumlah titik strategis. Salah satunya kantor Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), di mana delegasi MPR mendapatkan paparan lengkap soal perkembangan pembangunan kawasan.

"Di sana kami melihat presentasi perkembangan IKN. Setelah itu, kami juga meninjau persil MPR untuk melihat sejauh mana progresnya," ucap Siti.

Tak cuma itu, mereka juga menyempatkan diri melihat fasilitas pendukung yang sudah berdiri. Masjid negara dan fasilitas kesehatan di kawasan IKN termasuk yang dikunjungi.

Soal pembangunan gedung MPR di lokasi baru, Siti menyebut konsep dasarnya sebenarnya sudah disusun sejak 2022. Tapi ya, masih mungkin ada penyesuaian di sana-sini biar sesuai kebutuhan sekarang.

"Gambaran kasar dan detail ruangan sebenarnya sudah ada, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan sekarang," katanya.

Dia mengakui efisiensi anggaran memang jadi pertimbangan. Tapi di sisi lain, kebutuhan strategis untuk pindah juga nggak bisa diabaikan begitu saja.

"Efisiensi memang ada, tapi kebutuhan perpindahan juga ada. Jadi akan disesuaikan," tutupnya.

Kunjungan ini sendiri dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dia didampingi para wakil ketua: Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Eddy Soeparno.

Daftar yang hadir cukup panjang. Tercatat Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, sejumlah ketua fraksi seperti Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (PKB), Robert Rouw (Nasdem), dan pimpinan fraksi lainnya turut serta. Dari Kelompok DPD RI ada Dedi Iskandar Batubara, sementara dari fraksi partai lain hadir Sadarestuwati (PDIP) dan Muhammad Hoerudin Amin (PAN).

Juga terlihat Ketua Badan Sosialisasi MPR Abraham Liyanto, beberapa wakil ketua badan seperti Ajbar (Badan Penganggaran) dan Hindun Anisah (Badan Pengkajian). Anggota MPR Danang Wicaksana dan Kamrussamad pun ikut dalam rombongan.

Dari sisi kajian, hadir Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) Martin Hutabarat beserta anggota K3 Najib Aska. Pemerintah daerah diwakili Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Haji, sementara dari Otorita IKN hadir Kepala Basuki Hadimuljono beserta seluruh jajarannya.

Dari internal Sekretariat Jenderal MPR, selain Siti Fauziah, hadir pula sejumlah pejabat eselon. Di antaranya Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, Inspektur Anies Mayangsari Muninggar, serta para kepala biro seperti Agus Soebagyo (Biro Sekretariat Pimpinan), Wachid Nugroho (Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi), dan Triyatni (Biro Perencanaan dan Keuangan). Beberapa pejabat eselon III dan IV serta staf pendukung teknis juga turut dalam kunjungan ini.

(akn/ega)