Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah Jaga Kepercayaan Publik dari Korupsi dan Pemborosan

Di forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian punya pesan khusus untuk para kepala daerah. Intinya sederhana: jaga diri, jaga kepercayaan. Dia tak menampik, citra pemerintah daerah kerap tercoreng hanya karena segelintir kasus.

"Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan,"

Demikian pernyataan Tito yang dirilis secara tertulis pada Selasa (21/4/2026). Ucapannya itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, persepsi publik saat ini sangat ditentukan oleh apa yang beredar di media. Begitu ada operasi tangkap tangan KPK atau berita soal anggaran yang janggal, efeknya langsung menjalar. Bukan cuma buat yang bersangkutan, tapi bisa mengenai seluruh jajaran pemda.

Nah, dampaknya lebih jauh lagi. Kondisi seperti itu berpotensi menggerogoti kepercayaan antara daerah dan pemerintah pusat. Padahal, hubungan itu penting banget. Kepercayaan yang solid jadi kunci untuk kelancaran pengajuan berbagai dana, seperti DAU, DAK, maupun DBH. Kalau trust-nya ambrol, urusannya bisa jadi rumit.

Di sisi lain, Tito juga mengapresiasi banyak kepala daerah yang sudah bekerja keras dan menghadirkan inovasi. Sayangnya, prestasi positif itu seringkali tenggelam. Pemberitaan negatif, apalagi yang viral, punya daya sebar yang jauh lebih cepat dan kuat.

Dia ambil contoh sederhana. Bayangkan, ratusan ribu orang bisa bekerja dengan baik dan benar. Tapi satu kesalahan saja, yang kemudian jadi sorotan, bisa langsung membentuk citra buruk yang menyeluruh. Persepsi jadi tidak berimbang.

Oleh karena itu, dia mendorong asosiasi seperti APEKSI untuk lebih lantang. Membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi daerah secara konsisten itu perlu. Jangan diam saja.

Selain soal tata kelola yang bersih, Tito menekankan satu hal lagi: komunikasi. Transparansi dalam informasi dan publikasi kinerja harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan korupsi. Itu bagian dari strategi pemerintah pusat untuk menguatkan integritas di tingkat daerah.

Pada akhirnya, hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah ditopang oleh fondasi kepercayaan. Fondasi itu dibangun dari kinerja nyata dan tentu saja, bagaimana publik memandangnya.

"Nah, oleh karena itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif,"

Pungkasnya.