BPOM Pastikan Stok Obat Aman 6 Bulan, Siapkan Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah

Di tengah ketegangan geopolitik yang memanas di Timur Tengah, Kepala BPOM Taruna Ikrar memastikan stok obat di dalam negeri masih aman untuk setidaknya enam bulan ke depan. Meski begitu, ia tak menampik bahwa konflik berkepanjangan bisa membawa dampak. "Kita berharap perang ini cepat mereda," ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Taruna di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (20/4/2026). Menurutnya, situasi global saat ini pasti memengaruhi dunia farmasi. Hal ini erat kaitannya dengan ketergantungan industri obat pada produk turunan minyak bumi.

"Lebih dari separuh kemasan obat itu bahan dasarnya petrokimia," jelas Taruna. Ia memaparkan, residu pengolahan minyak seperti etanol dan fenol banyak dipakai untuk membuat plastik kemasan. Artinya, gejolak harga minyak dan rantai pasokan bakal berimbas ke sana.

Tak cuma kemasan. Taruna menyebut sekitar 30% bahan baku obat kimia juga merupakan turunan petrokimia. Parasetamol dan ibuprofen, misalnya, asal-usul bahannya dari sana.

"Jadi ya jelas, kondisi internasional sekarang pasti pengaruhi ketersediaan dan harga," sambungnya. Fakta bahwa lebih dari 90% bahan baku, produk antara, dan biosimilar masih diimpor membuat Indonesia cukup rentan.

Namun begitu, untuk saat ini masyarakat tak perlu panik. Pemerintah melalui BPOM sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.

Strategi pertama berkutat pada aturan kemasan. BPOM akan merilis regulasi baru yang lebih fleksibel. Selama ini, untuk mengganti kemasan, industri harus melalui uji stabilitas dan standardisasi yang berbelit. Nantinya, perusahaan bisa lebih leluasa mengganti jenis kemasan asalkan keamanan dan kestabilan produk tetap terjamin.

"Contoh simpelnya, plastik bisa dialihkan ke botol. Kemasan strip bisa diganti pakai kertas atau karton," ujar Taruna. Perubahan aturan ini penting karena komponen kemasan menyumbang sekitar 30% dari harga obat akhir.

Langkah kedua adalah negosiasi langsung dengan negara pemasok utama. Taruna percaya diri, mengingat posisi Indonesia yang termasuk dalam sepuluh besar regulator terbaik dunia untuk obat dan vaksin. Bargaining power ini akan dipakai untuk melindungi pasar domestik.

"Dua strategi itu saya yakin bisa mengontrol harga obat setidaknya sampai akhir tahun," imbuhnya. Dengan stok yang aman untuk enam bulan, pemerintah punya waktu untuk menjalankan manuver ini.

Taruna menegaskan, semua upaya dilakukan sebagai bentuk perlindungan pada rakyat. Jika perang ternyata berlanjut, setidaknya sudah ada skenario yang disiapkan agar harga obat tidak melonjak tak terkendali.