Badan Gizi Nasional Tegaskan 19.000 Sapi Hanya Hitungan Teoritis untuk Program Makan Bergizi

- Rabu, 22 April 2026 | 21:50 WIB
Badan Gizi Nasional Tegaskan 19.000 Sapi Hanya Hitungan Teoritis untuk Program Makan Bergizi

Angka 19.000 ekor sapi itu sempat bikin heboh. Tapi, menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, jangan salah paham dulu. Itu cuma hitung-hitungan di atas kertas, bukan gambaran kebutuhan riil harian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menjelaskan, angka fantastis itu muncul dari sebuah skenario pengandaian. Bayangkan saja, kalau semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia masak daging sapi di hari yang sama. Nah, satu SPPG bisa butuh sekitar satu ekor sapi untuk sekali masak. Kalau jumlah SPPG-nya dikalikan satu, ya jadilah angka itu.

"Ini hanya pengandaian," tegas Dadan pada Rabu (22/4/2026).

"Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi."

Lebih rinci, kebutuhan per SPPG sekali masak bisa mencapai 350 sampai 382 kilogram daging sapi. Ya, kira-kira memang setara dengan satu ekor sapi utuh. Menurut Dadan, menu MBG sendiri sangat beragam, tidak melulu sapi. Ada telur, ayam, dan ikan yang jadi pilihan.

"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," ujarnya.

Nah, di sinilah poin pentingnya. BGN sama sekali tidak punya kebijakan menu seragam nasional. Kenapa? Pengalaman jadi guru terbaik. Dadan bercerita, saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto tanggal 17 Oktober lalu, menu nasionalnya adalah nasi goreng plus telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.

Dampaknya langsung terasa.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000," katanya mengenang kejadian itu.

Karena itulah, kebijakan menu seragam sengaja dihindari. Tujuannya jelas: mencegah lonjakan permintaan yang bisa bikin harga bahan pangan di pasar melambung tak terkendali. Alih-alih memaksakan satu menu, BGN memilih pendekatan yang jauh lebih fleksibel.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal," jelas Dadan.

Logikanya sederhana. Dengan menyesuaikan menu berdasarkan ketersediaan bahan dan selera di tiap daerah, tekanan terhadap pasokan dan harga suatu komoditas tertentu bisa diredam. Jadi, tidak akan ada lagi kejadian harga telur melonjak karena semua orang masak menu yang sama persis.

"Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," pungkasnya.

Editor: Lia Putri

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar