Jawa Tengah Diguncang 162 Bencana dalam Empat Bulan, Pemerintah Perkuat Logistik dan Mitigasi

SEMARANG Selama empat bulan pertama tahun 2026, Jawa Tengah sudah diguncang oleh 162 kali bencana alam. Angka itu, yang dicatat oleh pemerintah provinsi, menggambarkan betapa rentannya wilayah ini terhadap ancaman hidrometeorologi. Banjir dan cuaca ekstrem masih jadi momok yang paling sering muncul.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, mengakui tingginya frekuensi bencana tersebut. Namun begitu, ia menegaskan bahwa langkah-langkah strategis telah dijalankan.

“Kami juga melakukan langkah-langkah strategis. Baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota,” ujar Taj Yasin, Rabu (22/4/2026), di Gedung A Kantor Gubernur.

Pernyataan itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI. Gus Yasin, begitu ia biasa disapa, menyebut komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh. Mulai dari fase pencegahan hingga pemulihan pasca-bencana.

Fokusnya jelas: logistik kebencanaan harus diperkuat. Tujuannya agar bantuan bisa cepat sampai, baik ke lokasi terpencil maupun permukiman padat penduduk.

Di sisi lain, upaya peningkatan kapasitas daerah juga sedang digenjot. Tak cuma dari sisi kualitas SDM, tapi juga kelengkapan sarana dan prasarana. Sinergi antara pusat dan daerah, menurutnya, berjalan cukup efektif untuk menekan kerugian di lapangan.

“Kami juga melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh upaya penanggulangan bencana. Ini alhamdulillah ini berjalan secara terpadu dan efektif,” tambah Taj Yasin.

Nah, dalam pertemuan itu, satu isu yang mencuat adalah persoalan tanah bergerak. Fenomena ini merusak ratusan rumah warga di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, sejak Februari lalu. Sementara di Kelurahan Jangli, Semarang, dampaknya masih terasa hingga April.

Merespons hal ini, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, bersikap tegas. Ia berjanji akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pusat. Kami akan koordinasi dengan BNPB agar penyelesaian hunian yang seharusnya sudah berjalan bisa segera direalisasikan,” tegas Abdul.

Relokasi hunian bagi korban menjadi prioritas. Tapi pertemuan itu juga menyoroti pentingnya infrastruktur mitigasi jangka panjang. Misalnya, rencana pembangunan kolam retensi di Pati dan Kudus, serta kelanjutan proyek tanggul laut di Sayung, Demak. Ini semua untuk menekan risiko banjir rob ke depannya.

Tak cuma pembicaraan, dukungan finansial pun mengalir deras. Triliunan rupiah dikucurkan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang terdampak. Ada bantuan dari Kementerian Sosial senilai Rp 2,76 triliun untuk jaminan sosial.

Yang menarik, ada juga bantuan sertifikasi halal gratis untuk puluhan ribu pelaku UMKM, senilai Rp 21,8 miliar. Ini untuk menjaga daya saing usaha kecil di tengah ancaman bencana. Dana lainya berasal dari BNPB Rp 2,3 miliar dan DAK nonfisik Kementerian PPPA sebesar Rp 7,95 miliar.

Dana-dana tersebut diharapkan bisa memacu pemulihan ekonomi dan sosial. Integrasi antara bantuan tunai dan pembangunan infrastruktur fisik diyakini bisa memperkuat ketahanan Jawa Tengah, terutama menghadapi sisa musim penghujan tahun ini. Tantangannya masih panjang, tapi upaya kolaboratif tampaknya sudah mulai bergulir.