Pengamat Dukung Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi, Sebut Koreksi yang Tepat

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai 18 April kemarin menuai tanggapan. Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi dari UGM, menilai langkah itu sudah tepat. Bahkan, menurutnya, ini bentuk koreksi.

"Saya kira sudah tepat. Bahkan ini menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi," ujar Fahmy dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).

Ia melanjutkan, selama ini harga untuk BBM nonsubsidi, khususnya RON 92 ke atas, memang seharusnya mengikuti mekanisme pasar. Naik turunnya sejalan dengan kondisi ekonomi global.

Kalau kita lihat, penyesuaian harga di Indonesia ternyata relatif lebih lambat. Sejak Maret lalu, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, India, hingga sejumlah negara Eropa sudah lebih dulu bergerak menaikkan harga seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia.

Indonesia baru bertindak di pertengahan April. Hal ini, di mata Fahmy, menunjukkan ada upaya pemerintah untuk menahan tekanan harga agar tidak langsung menghantam masyarakat.

"Ketika pemerintah sebelumnya tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi, menurut saya itu keputusan yang keliru dan sekarang dikoreksi dengan penyesuaian pada 18 April ini," tegasnya.

Lalu, apa dampaknya ke ekonomi? Fahmy menilai dampaknya tak akan besar. Konsumsi BBM nonsubsidi relatif kecil dan tidak dipakai untuk sektor-sektor vital macam distribusi kebutuhan pokok.

Di sisi lain, ia membedakannya dengan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar. Kalau yang ini dinaikkan, efeknya akan langsung terasa: inflasi bisa melonjak dan daya beli masyarakat tertekan. Makanya, keputusan menahan harga BBM subsidi dinilainya sebagai langkah yang bagus untuk menjaga stabilitas.

"Kalau Pertalite dan solar dinaikkan, itu pasti memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Jadi keputusan menaikkan BBM nonsubsidi, tetapi menahan BBM subsidi, menurut saya sudah tepat," ungkap Fahmy.

Muncul kekhawatiran soal peralihan pengguna dari nonsubsidi ke subsidi. Tapi Fahmy meragukan potensinya. Menurut dia, karakteristik konsumen BBM nonsubsidi biasanya pemilik mobil pribadi bahkan mewah tidak akan gampang beralih ke oktan lebih rendah. Apalagi, harga Pertamax dan Pertamax Green 95 juga tidak ikut naik.

"Risiko itu pasti ada, tetapi kecil. Karena pengguna BBM non-subsidi umumnya pemilik mobil pribadi, bahkan mobil mewah. Mereka tidak serta-merta pindah ke BBM subsidi karena bisa berdampak pada mesin kendaraan," jelasnya.

Ilustrasi. Foto: Dok. Media Indonesia.

Dukungan serupa datang dari Robert Winerungan, pengamat ekonomi dari Unima. Ia mendukung penyesuaian harga BBM nonsubsidi sambil menahan harga BBM subsidi, Pertamax, dan Pertamax Green 95. Tujuannya jelas: menjaga daya beli kelompok menengah ke bawah dan mengendalikan inflasi.

"BBM nonsubsidi itu dikonsumsi masyarakat kelas atas yang tidak banyak berkontribusi terhadap inflasi," kata Robert.

Ia menyoroti bahwa harga BBM di Indonesia, terutama yang bersubsidi, masih terbilang murah dibanding banyak negara. Bahkan, dalam beberapa perbandingan, harganya masih di bawah rata-rata kawasan Asia.

Meski begitu, Robert mengingatkan pemerintah harus waspada. Potensi peralihan konsumsi ke BBM subsidi harus diantisipasi dengan kebijakan tegas. Misalnya, dengan membatasi penggunaannya untuk kendaraan tertentu.

"Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi," ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat juga perlu berperan dengan menggunakan energi secara efisien. Pemerintah, di lain pihak, harus menjamin pasokan BBM subsidi tetap aman agar tidak timbul kelangkaan dan antrean panjang di SPBU.

Berdasarkan informasi dari situs MyPertamina, kenaikan harga BBM nonsubsidi cukup signifikan. Pertamax Turbo, misalnya, naik jadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100. Dexlite melonjak ke Rp23.600 per liter dari Rp14.200. Pertamina Dex kini Rp23.900, sebelumnya Rp14.500.

Namun, ada juga yang dipertahankan. Harga Pertamax (RON 92) tetap Rp12.300 dan Pertamax Green Rp12.900. Kebijakan ini sengaja dibuat agar kedua jenis BBM itu tetap menjadi bantalan bagi daya beli masyarakat di tengah gejolak harga global.