Kader PPP Siapkan Gugatan Perdata ke Sekjen dan Waketum

Suasana di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lagi-lagi memanas. Kali ini, kemarahan kader daerah bukan main-main. Mereka menyasar dua petinggi partai: Sekjen DPP PPP Taj Yasin dan Waketum Agus Suparmanto. Polemik soal status mereka yang dianggap tidak aktif, ditambah beredarnya surat-surat kepartaian yang kontroversial, jadi pemicu utamanya. Banyak yang menilai, semua itu cuma sabotase yang mengganggu roda organisasi.

Menurut sejumlah saksi, kekecewaan ini sudah menumpuk lama. Nah, sekarang mulai meledak.

Rachmawati Badallah, Ketua DPW PPP Sulawesi Tenggara, bicara blak-blakan. Dia bilang, kader-kader di daerah sudah muak. Mereka sedang menyiapkan langkah hukum serius: gugatan perdata untuk kedua petinggi itu.

"Ketua-ketua wilayah saat ini sedang mempersiapkan gugatan perdata terhadap Taj Yasin sebagai Sekjen dan Agus Suparmanto. Ini merupakan akumulasi dari kekecewaan daerah atas munculnya surat-surat yang justru menimbulkan kegaduhan di internal partai,"

Ucap Rachmawati, Sabtu lalu. Dia menegaskan, ini respons atas dinamika internal yang dianggap mengganggu stabilitas dan bikin gerah kader di lapangan.

Soal gugatan, prosesnya masih digodok. Tim hukum yang mewakili DPW se-Indonesia dikerahkan untuk mematangkan materi. Koordinasi intensif dilakukan agar gugatan punya dasar kuat sebelum diajukan ke meja hijau.

"Tim hukum sedang bekerja dan dalam waktu dekat gugatan akan segera didaftarkan. Ini bukan langkah spontan, tetapi sudah melalui pembahasan yang matang bersama seluruh perwakilan daerah," jelasnya.

Rencananya, gugatan akan diajukan ke dua pengadilan berbeda, menyesuaikan domisili tergugat. Untuk Taj Yasin, gugatan akan masuk ke Pengadilan Negeri Semarang. Sementara untuk Agus Suparmanto, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Di sisi lain, jalur hukum bukan satu-satunya. Tekanan juga mengalir deras ke pucuk pimpinan partai. Kader daerah mendesak Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, buat bertindak tegas. Mereka minta Taj Yasin dicopot dari posisi Sekjen. Alasannya sederhana: butuh sosok yang bisa jaga soliditas dan kinerja, bukan bikin gaduh.

Desakan ini sebenarnya punya landasan. Hasil Rakornas yang digelar Kamis lalu sudah menyepakati perlunya evaluasi terhadap kader yang dinilai tak aktif atau kurang optimal. Ini sesuai rekomendasi Mukernas sebelumnya.

Rachmawati menutup dengan nada prihatin. "Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan," katanya. Kekhawatirannya jelas: semua gejolak ini, kalau dibiarkan berlarut, bisa menggerus kepercayaan publik terhadap partai. Situasi yang tentu tak diinginkan siapa pun.