Iran Tegaskan Hak Nuklirnya Tak Bisa Ditawar, Desak AS Tunjukkan Itikad Baik

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, bersikukuh. Dalam situasi apa pun, kata dia, negaranya takkan melepaskan hak untuk mengembangkan energi nuklir. Pernyataan tegas ini disampaikan pada Rabu (15/4), menanggapi berbagai spekulasi yang beredar.

"Hak ini sah, diakui hukum internasional dan Traktat Non-Proliferasi Nuklir," ujar Baqaei. Ia menegaskan, hak itu bukanlah sesuatu yang bisa ditawar-tawar atau dicabut begitu saja.

Menurutnya, pemanfaatan energi nuklir adalah hak mutlak Iran sebagai anggota NPT. Meski begitu, soal tingkat dan jenis pengayaan uranium, ia menyebut hal itu masih bisa dibahas dalam meja perundingan dengan Amerika Serikat. Namun, satu hal yang pasti: Iran harus tetap bisa melanjutkan pengayaan sesuai kebutuhan nasionalnya. Baqaei juga membantah keras pemberitaan media Barat yang dinilainya tidak sesuai fakta.

Dalam konferensi pers yang sama, Baqaei sedikit menyinggung proposal Rusia. Moskow pernah mengusulkan untuk memindahkan stok uranium Iran yang telah diperkaya ke wilayahnya. "Setiap kesepakatan memang memuat berbagai opsi," katanya. Tapi, para pihak belum sampai ke tahap pembahasan itu lagi. Ia menambahkan, sepanjang proses diplomasi berjalan, AS justru kerap menunjukkan itikad tidak baik yang berujung pada pelanggaran.

Standar Ganda yang Mencolok

Di sisi lain, seorang analis Palestina, Ahmed Najar, melihat adanya standar ganda yang jelas dalam perlakuan internasional. Iran, yang dianggap musuh oleh Barat, mendapat pengawasan super ketat. Sementara Israel, sekutu Barat, justru diperlakukan jauh lebih longgar.

Bagi Najar, ini bukan semata persoalan hukum. Lebih dari itu, ini adalah hasil dari pertimbangan politik dan keseimbangan kekuatan global yang timpang. Selama dinamika seperti ini bertahan, Israel kecil kemungkinannya akan tersentuh oleh tekanan internasional terkait isu nuklir.

"Selama kepentingan strategis lebih diutamakan daripada penerapan hukum internasional secara konsisten," kata Ahmed, "posisi nuklir Israel kemungkinan besar akan tetap terlindungi."

Jalan Panjang Program Nuklir Iran

Program nuklir Iran sendiri punya sejarah yang panjang. Dimulai pada era 1950-an dengan dukungan AS, program ini mulai berkembang pesat pasca Revolusi Islam 1979. Meski begitu, Iran tetap menjadi anggota NPT dan bersikukuh bahwa tujuannya hanya untuk kepentingan damai: energi dan medis.

Pengawasan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sudah berlangsung sejak 1974. Namun, pengawasan itu menjadi semakin ketat setelah Iran menandatangani kesepakatan bersejarah, JCPOA, pada 2015 bersama kelompok P5 1. Inti kesepakatan itu sederhana: Iran membatasi program nuklirnya, sebagai gantinya sanksi ekonomi internasional dicabut.

Iran setuju membatasi pengayaan uranium hanya sampai 3,67%, mengurangi jumlah sentrifugal, dan membuka pintu untuk inspeksi ketat selama 25 tahun. Dan itu berjalan cukup mulus, sampai AS di bawah Presiden Donald Trump memutuskan menarik diri pada 2018. Sejak saat itulah Iran perlahan-lahan meningkatkan kembali aktivitas pengayaannya.

Kekhawatiran AS dan Israel memuncak. Mereka menuduh Iran mendekati kemampuan membuat senjata nuklir, terutama setelah laporan IAEA tahun 2025 menyebut Iran memiliki sekitar 400 kg uranium yang diperkaya hingga 60%. Angka yang tinggi, tapi perlu diingat: untuk senjata nuklir, uranium harus diperkaya di atas 90%. Level 60% itu memang jadi titik panas dalam perundingan, karena Washington mendesak agar stok pada level itu dikurangi.

Namun, laporan intelijen AS di tahun yang sama justru menyatakan hal berbeda. Direktur Intelijen Nasional AS kala itu, Tulsi Gabbard, bersaksi di hadapan Kongres. "Iran tidak sedang membangun senjata nuklir," katanya. Menurutnya, tidak ada bukti program senjata itu diaktifkan kembali setelah dihentikan pada 2003.

Pernyataan itu sejalan dengan sikap resmi Tehran. Iran selalu menyatakan tidak punya niat mengembangkan senjata pemusnah massal itu. Pemimpin Tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, bahkan pernah mengeluarkan fatwa yang melarangnya karena bertentangan dengan prinsip Islam.

Bahkan setelah serangan AS dan Israel pada akhir Februari lalu, nada dari komunitas intelijen AS tetap skeptis. Dalam kesaksian terbarunya, Tulsi Gabbard kembali menyampaikan keraguan terhadap kabar bahwa Iran telah menghidupkan kembali program senjata nuklirnya. Situasinya rumit, penuh klaim dan tudingan, di tengah ketegangan geopolitik yang belum juga reda.