Seminar di Solo Dorong Bank Daerah Perkuat Peran sebagai Motor Pembiayaan Pembangunan

Di Hotel Sunan Solo, Jumat lalu, sebuah seminar digelar dengan topik yang cukup spesifik: memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah. Acara itu mengusung tema inovasi pembiayaan dan pinjaman daerah sebagai jalan untuk menjadikan BPD mitra strategis pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Luthfi, salah satu pembicara, menekankan peran vital Bank Jateng. Fokusnya adalah Kredit Usaha Rakyat.

"Untuk Jawa Tengah, Bank Jateng harus benar-benar menggarap KUR. Ini untuk ekonomi kerakyatan," tegasnya.

Menurut Luthfi, ekonomi kerakyatan harus dihidupkan. Caranya? Dengan memberikan akses KUR yang bunganya rendah. Kebijakan semacam ini, harapannya, bisa jadi tameng bagi masyarakat. Mereka perlu dilindungi dari jeratan pinjol atau rentenir yang mematok bunga terlampau tinggi.

Ia lantas menegaskan soal peran BPD. Bank daerah ini, dalam pandangannya, harus lebih dari sekadar lembaga administratif. Mereka wajib jadi penggerak ekonomi di wilayahnya, menopang usaha kecil, mendorong investasi, dan tentu saja, memperkuat pembiayaan untuk berbagai proyek pembangunan.

Luthfi melihat realitasnya, pembangunan daerah tak bisa lagi cuma mengandalkan uang pemerintah. Kapasitas fiskal terbatas, APBD dan transfer dari pusat punya batasannya. Karena itu, pemerintah daerah dituntut kreatif. Mereka harus jeli mencari sumber pertumbuhan baru, dan di sinilah peran bank daerah bisa diperkuat.

"Kami ini bukan superman yang serba bisa," ujarnya, mencoba merendah.

"Jadi kita bentuk tim yang solid. Semua pihak kita ajak bergandengan tangan untuk membangun suatu wilayah."

Ia menyadari porsi APBD dan APBN yang masuk ke daerah itu terbatas. Maka, jalan lain harus ditempuh: investasi. Tapi investasi butuh dukungan. Mulai dari keamanan, ketertiban, kepastian hukum, sampai kemudahan perizinan. Kesiapan tenaga kerja dan pengembangan kawasan industri juga faktor kunci.

Di sisi lain, Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, punya pandangan serupa. Dalam sambutannya, ia menyebut penurunan transfer ke daerah justru harus jadi momentum. Saatnya BPD mengambil peran strategis yang lebih besar dalam pembiayaan pembangunan.

"Di tahun 2025, penyaluran kredit kami untuk pemerintah daerah mencapai Rp330 miliar. Nah, untuk 2026 ini, kami menaikkan alokasinya. Dari Rp330 miliar, kami sesuaikan jadi Rp1 triliun," jelas Bambang.

Ia menambahkan, tugas BPD tidak berhenti di penyaluran dana. Mereka harus naik level menjadi mitra yang aktif. Memastikan proyek berjalan tepat waktu, membantu proyeksi arus kas, hingga melakukan pengawasan pembiayaan. Itu semua bagian dari peran baru yang harus diambil.

Sementara itu, dari perspektif asosiasi, Agus H. Widodo selaku Ketua Umum Asosiasi BPD menyuarakan hal serupa. Tekanannya jelas: BPD harus naik kelas. Tidak ada lagi waktu untuk berjalan di tempat.