MAKASSAR Laporan terbaru dari Kementerian Keuangan menunjukkan kondisi APBN di Sulawesi Selatan hingga Februari 2026. Angkanya? Defisit, dan cukup dalam: Rp6,07 triliun.
Penyebabnya bisa dilihat dari selisih yang mencolok antara pemasukan dan pengeluaran. Di satu sisi, realisasi pendapatan negara baru menyentuh Rp2,11 triliun. Di sisi lain, belanja negara sudah melesat jauh lebih tinggi, mencapai Rp8,18 triliun.
Martha Octavia, Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel, membeberkan bahwa belanja negara di wilayahnya telah menyerap 16,1% dari pagu yang ada. Yang menarik, angka ini melonjak hampir 13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kemenkeu sendiri menegaskan bahwa pengeluaran ini diarahkan secara optimal. Tujuannya jelas: mendorong pembangunan dan memperkuat layanan publik di daerah.
Demikian penjelasan Martha Octavia di Makassar, Selasa (14/4/2026).
Namun begitu, ceritanya berbeda di sisi pendapatan. Pencapaiannya baru sekitar 11,45% dari target. Rinciannya, penerimaan perpajakan baru Rp1,45 triliun dari target Rp14,37 triliun. Lalu, ada kepabeanan dan cukai yang baru terkumpul Rp32,11 miliar, jauh dari target Rp373,43 miliar. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun serupa, baru Rp619,91 miliar dari pagu Rp3,68 triliun.
Dari sisi pengeluaran, Hari Utomo, Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulsel, memberikan penjelasan lebih detail. Kenaikan signifikan terjadi pada belanja pemerintah pusat, yang sudah terealisasi Rp2,21 triliun atau 9,19% dari pagunya.
Artikel Terkait
Tangsel Digital Academy Bekali Siswa dengan Kemampuan Dasar Pengembangan Website
BPA Kejagung Serahkan Aset Rampasan Korupsi ke Jampidsus untuk Mess Pegawai
Proses Hukum Terhenti, Tersangka Kasus Pornografi Meninggal Sebelum Diperiksa
Kemendagri Dorong Tabalong Tingkatkan Kualitas Inovasi Berbasis Data dan Kolaborasi