APBN Sulsel Defisit Rp6,07 Triliun, Belanja Melonjak Sementara Penerimaan Tertinggal

Lonjakan paling mencolok justru ada di pos belanja modal. Realisasinya per Februari 2026 mencapai Rp47,78 miliar angka yang jauh lebih tinggi ketimbang realisasi Februari 2025 yang hanya Rp17,79 miliar.

Dana itu digunakan untuk sejumlah proyek infrastruktur. Misalnya, preservasi jalan dan jembatan di rute Watampone-Pompanua-Tarumpakae, ruas jalan di batas Kota Makassar-Maros, serta pembangunan terminal tipe A Songka di Palopo.

Kata Hari Utomo, mengakui bahwa masih ada pekerjaan rumah untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Beberapa komponen belanja pusat lain juga naik. Belanja pegawai, contohnya, terealisasi Rp1,51 triliun (dibanding Rp1,28 triliun tahun lalu). Belanja barang juga naik jadi Rp649,99 miliar dari sebelumnya Rp408,61 miliar.

Tapi, ada satu pos yang justru turun drastis: belanja bantuan sosial (bansos). Realisasinya hanya Rp2,32 miliar, jauh menurun dari Rp16,99 miliar di Februari 2025.

Sementara untuk Transfer Ke Daerah (TKD), realisasinya mencapai Rp5,97 triliun atau 22,32% dari pagu. Meski terlihat lebih baik, beberapa komponen di dalamnya justru mengalami penurunan. Dana bagi hasil, misalnya, hanya Rp32,12 miliar, turun dari Rp78,2 miliar di periode sama tahun sebelumnya. Realisasi dana desa juga lebih rendah, yakni Rp14,82 miliar, dibandingkan Rp104,7 miliar di tahun 2025.

Jadi, gambaran umumnya begini: belanja memang terdorong lebih cepat, terutama untuk proyek-proyek fisik. Namun di saat yang sama, pendapatan masih perlu dikejar, dan penyerapan untuk beberapa program khusus justru melambat. Defisit Rp6 triliun itu menjadi penanda dinamika fiskal yang sedang berlangsung di Sulsel.