Ketua PDIP Jatim Soroti Peregukan Basis NU dan Ancaman Budaya Palsu di Era Digital

Prinsip moderat ini jadi pedoman langkah politik PDIP. Politik yang mengedepankan Islam ramah, melindungi semua kelompok, termasuk minoritas.

Tak hanya itu, Said membuka pintu lebar-lebar bagi tokoh NU untuk aktif di PDIP. Keterlibatan para kiai dan tokoh pesantren itu bagian dari ijtihad politik. Juga upaya dakwah dalam ranah kebangsaan.

Membahas halal bihalal, Said mengajak hadirin menengok sejarah. Tradisi ini lahir dari gagasan KH Abdul Wahab Hasbullah dan Soekarno di 1948. Saat itu, tujuannya mulia: meredakan konflik politik dan menguatkan persatuan nasional di masa-masa awal kemerdekaan.

Jadi, halal bihalal bukan cuma acara seremonial belaka. Ini sarana mempererat silaturahmi, mengakui kesalahan, dan menumbuhkan kejujuran. Nilai-nilai itu justru kian penting sekarang, di tengah dunia yang dipenuhi kepalsuan.

Fenomena post-truth pun disinggungnya. Masyarakat kini sulit membedakan mana kebenaran, mana kebohongan. Media sosial sering jadi ruang yang malah memperkuat kepalsuan, lewat narasi-narasi yang kerap jauh dari realitas.

Sebagai refleksi, Said memberi contoh. Pemalsuan sebenarnya sudah ada sejak awal Islam. Bedanya, dulu masih bisa dikenali karena ada otoritas dan kualitas yang jelas. Sekarang? Kepalsuan bisa menyebar cepat, memengaruhi persepsi publik dengan mudah.

Lantas apa yang harus dilakukan? Said punya ajakan.

Nilai-nilai itu, tambahnya, harus tercermin juga dalam praktik politik. Politik yang konsisten, adil, serta dibangun dengan sikap terbuka dan rendah hati dalam menjalin hubungan dengan semua pihak.