BGN Pastikan Pengawasan Ketat untuk Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta - Soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN) menjamin ada sistem pengawasan ketat. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan mekanisme yang berlapis-lapis ini melibatkan banyak lembaga. Tujuannya jelas: transparansi dan akuntabilitas dana negara harus jadi prioritas utama.

"Prinsipnya sederhana," ujar Dadan dalam keterangan resminya, Kamis lalu. "Tidak ada proses yang berjalan sendiri tanpa pengawasan. You are never alone. Semua melalui mekanisme jelas dan melibatkan berbagai pihak."

Menurutnya, sejak awal perencanaan program sudah dibahas dalam forum tripartit. Di sana duduk bersama perwakilan BGN, Kementerian PPN/Bappenas, dan tentu saja Kementerian Keuangan.

Nah, prosesnya tidak berhenti di situ. Pembahasan anggaran hingga nanti pembukaan blokir dana karena status prioritas nasional, tetap lewat jalur yang sama. "Semuanya tripartit," tegas Dadan.

Lalu bagaimana dengan tahap pengadaan? Di sini juga ada pengawasannya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan melakukan review untuk memastikan semua prosedur sudah tepat. Begitu pula dengan proses pembayaran. Semua harus dapat lampu hijau dari Kemenkeu.

"Dalam proses pembayaran, semuanya harus di-approve oleh Kemenkeu," tuturnya.

Di sisi lain, peran teknis tiap kementerian punya porsinya masing-masing. Kementerian PPN/Bappenas, misalnya, lebih fokus menilai hasil atau output program. Mereka tidak terlalu turun ke hal-hal teknis spesifik pengadaan barang.

Dengan skema berlapis seperti itu, BGN merasa yakin. Pengelolaan keuangan negara untuk program ini dijalankan secara transparan dan akuntabel. Semua sesuai aturan yang berlaku, dan yang paling penting, ada banyak mata yang mengawasi.