Pemerintah Targetkan Pemulihan Total Sumatera Tuntas Desember 2028 dengan Anggaran Rp120 Triliun

Pemerintah sedang menyelesaikan tahap akhir rencana induk pemulihan pascabencana untuk Sumatera. Dokumen strategis dari Bappenas ini bakal jadi peta jalan utama untuk mempercepat pemulihan di wilayah yang luluh lantak. Fokusnya jelas: menangani hal-hal yang paling dibutuhkan masyarakat, yang dampaknya bisa langsung dirasakan.

Di sisi lain, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) juga tak kalah sibuk. Mereka sedang mematangkan skala prioritas di dalam rencana induk tadi. Proyeksi mereka, butuh waktu sekitar tiga tahun atau sampai Desember 2028 untuk memulihkan kondisi Sumatera sepenuhnya.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa langkah pertama adalah memilah mana kebutuhan yang paling mendesak dari tumpukan masalah di berbagai sektor.

"Dibuatkan renduk oleh Bappenas untuk tiga tahun. Tapi nanti atas perintah Menko PMK sebagai ketua tim pengarah, kami akan melakukan review atas renduk itu mana yang prioritas penting yang harus dikerjakan di tahun 2026," kata Tito.

Pernyataan itu disampaikannya usai rapat koordinasi di Jakarta, Senin lalu.

Memang, beberapa sektor sudah berfungsi lagi. Tapi Tito mengakui, sebagian besar masih sekedar 'jalan', belum permanen. Makanya, penyusunan prioritas sekarang diarahkan pada kebutuhan dasar yang langsung berpengaruh pada kehidupan warga sehari-hari.

"Huntap menjadi prioritas paling penting, karena masyarakat tentu kita harapkan tidak terlalu lama berada di huntara. Kemudian jalan utama, jembatan yang harus dipermanenkan, serta pembersihan lumpur di sejumlah titik juga menjadi perhatian utama," jelasnya.

Pendekatan bertahap ini dianggap penting. Kerusakannya luas dan kompleks, merambah dari permukiman, infrastruktur, sampai ke sawah dan tambak. Dengan perkiraan pemulihan total butuh tiga tahun, tahapan kerja harus jelas dan terukur.

Ketua Tim Pengarah Satgas PRR, Pratikno, menambahkan bahwa nantinya rencana induk ini akan dikukuhkan lewat Peraturan Presiden. Ini penting sebagai dasar hukum untuk penggunaan anggaran dari kementerian dan lembaga yang terlibat di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

"Tahun 2026 tadi kita sepakati mana yang diprioritaskan itu akan direview oleh ketua tim pelaksana bersama dengan Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait. Kemudian secepatnya itu akan segera dialokasikan. Sebab, sekali lagi, kecepatan itu adalah sangat penting dalam penanganan bencana," ujarnya.

Sementara dari sisi pendanaan, Medrilzam dari Bappenas membeberkan angka yang tak kecil. Setelah melalui proses sinkronisasi yang intens dengan daerah, total kebutuhan pembiayaan indikatif mencapai sekitar Rp120 triliun.

"Sekitar Rp100,2 triliun akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dalam kurun waktu tiga tahun," ungkapnya.

Untuk tahun pertama, 2026, Bappenas dan Kemenkeu mengejar target percepatan dengan anggaran yang diproyeksikan mendekati Rp40 triliun. Tujuannya satu: program prioritas harus segera jalan.

Rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas semua ini dipimpin Menko PMK Pratikno. Hadir dalam pertemuan itu sejumlah nama penting, mulai dari Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Mendagri Tito Karnavian, hingga Kepala BNPB Suharyanto dan sejumlah pejabat kunci lainnya.