Gubernur Kalsel Tegaskan Tidak Ada WFH bagi Aparatur

BANJARBARU – Rencana penerapan work from home (WFH) atau kerja dari rumah bagi aparatur di Kalimantan Selatan akhirnya tak jadi diterapkan. Gubernur setempat, Muhidin, secara tegas menyatakan bahwa pola kerja satu hari WFH itu tidak akan diberlakukan.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Muhidin, Senin (6/4/2026) kemarin. Ia baru saja memimpin rapat koordinasi dengan para pejabat terkait. Menurutnya, sistem kerja yang sudah berjalan saat ini dinilai cukup efektif. Semua anggaran juga telah berjalan sesuai rencana, sehingga tak ada alasan untuk mengubah pola.

"Kita tidak ada WFH," tegas Muhidin.

Ia melanjutkan, kekhawatiran utamanya adalah pelayanan publik. "Karena kita di sini tidak ada kendala, semua masalah terkendali. Kalau memang ada yang bermasalah, berarti anggaran kita kurangi. Anggaran kan sudah berjalan. Kalau sudah berjalan lalu kita WFH, saya khawatir nanti dianggap sama seperti libur," ujarnya menjelaskan.

Dengan kata lain, sang Gubernur ingin memastikan bahwa roda pemerintahan terus bergulir tanpa hambatan. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap prima, tanpa jeda.

Di sisi lain, Muhidin juga menyempatkan untuk menyampaikan harapannya. Ia berharap seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalsel dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Tujuannya jelas: agar layanan untuk warga bisa optimal, tanpa ada keluhan yang berarti.

Jadi, untuk sementara waktu, aktivitas di kantor-kantor pemerintahan di Kalsel akan tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada hari khusus untuk kerja dari rumah. Semua tetap di lokasi, melayani.