Menteri Tito Paparkan Kemajuan Pemulihan Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera

Perkembangan terbaru soal penanganan pascabencana di Sumatera akhirnya disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, ia memaparkan kondisi terkini di tiga provinsi yang porak-poranda: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemulihan, menurutnya, tak cuma dilihat dari fisik bangunan yang berdiri lagi. Lebih dari itu, ada indikator lain yang jadi ukuran. Mulai dari bagaimana pemerintahan berjalan, akses jalan dan jembatan, sampai hal-hal mendasar seperti listrik dan air bersih. Layanan kesehatan, pendidikan, dan roda perekonomian warga juga jadi perhatian serius.

“Kami melihat bahwa untuk di Sumatera Barat relatif paling cepat ya,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, dari 19 kabupaten dan kota di sana, 16 di antaranya terdampak. Namun, 13 wilayah di dalamnya sudah menunjukkan pemerintahan dan aktivitas masyarakat yang berjalan relatif lancar. Pernyataan ini ia sampaikan Senin lalu, usai mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta.

Di sisi lain, kondisi di provinsi tetangga bervariasi. Sumatera Utara menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan di sebagian besar daerahnya. Meski begitu, tetap ada beberapa titik yang masih butuh perhatian ekstra. Sementara di Aceh, situasinya mirip. Sejumlah wilayah sudah mendekati normal, tapi beberapa lainnya, seperti Aceh Tamiang, masih memerlukan penanganan yang lebih intensif dan menyeluruh.

Soal pengungsian, Tito memastikan ada progres yang positif. Pembangunan hunian sementara atau huntara terus digenjot. Tapi, yang paling ditekankan justru percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap. Tujuannya jelas: agar masyarakat nggak terlalu lama tinggal di tempat penampungan sementara.

“Huntap adalah menjadi prioritas yang paling penting,” tegasnya.

“Kemudian juga nanti hal-hal yang sangat urgen, seperti jembatan, jalan, yang itu memang menjadi jalan utama.”

Ia tak lupa mengapresiasi kerja sama semua pihak di lapangan. Contohnya, respons cepat Kementerian PUPR saat menangani gangguan akses jalan. Mereka langsung turun tangan begitu ada laporan. Namun begitu, Tito mengakui bahwa pekerjaan rumah masih menumpuk. Normalisasi sungai, perbaikan lahan pertanian dan tambak yang rusak, hingga pembangunan infrastruktur permanen masih jadi daftar panjang yang harus diselesaikan. Pemerintah sendiri memperkirakan, proses pemulihan total bakal memakan waktu hingga tiga tahun ke depan.

“Ini luas sekali dan kompleks masalahnya … sehingga dibuatkan renduk, rencana induk oleh Bappenas untuk 3 tahun,” jelasnya.

Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemenko PMK itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat kunci. Hadir di antaranya Menko PMK Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Menteri PUPR Dody Hanggodo. Kepala BNPB Suharyanto serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga lain juga ikut serta membahas langkah-langkah strategis ke depan.