Jawa Tengah Terapkan WFH Jumat dan Penghematan Energi untuk ASN Mulai 2026

Di Gedung DPRD Jawa Tengah, suasana rapat paripurna sempat terselingi dengan pengumuman penting. Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, membocorkan isi sebuah surat edaran yang bakal mengubah kebiasaan kerja para ASN di wilayahnya. Surat itu tertanggal 1 April 2026, dan merupakan turunan dari instruksi Mendagri soal transformasi budaya kerja.

Intinya? Banyak hal bakal berubah. Setiap Jumat, misalnya, sebagian pegawai akan bekerja dari rumah alias WFH. Perjalanan dinas pun bakal dipangkas habis-habisan: 50% untuk dalam negeri dan sampai 70% untuk ke luar negeri. Rombongan dinas juga harus lebih kecil.

“Selain itu juga mengutamakan pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, konferensi dan lain-lain dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,”

kata Sumarno dalam keterangan tertulisnya, Senin lalu.

Nah, soal mobilitas, aturannya cukup ketat. Penggunaan kendaraan dinas jabatan harus ditekan maksimal separuh dari biasanya. Pilihannya dialihkan ke kendaraan listrik, transportasi umum, atau bahkan sepeda. Intinya, hindari bahan bakar fosil.

Di sisi lain, kantor-kantor pemerintah juga wajib berhemat energi. Lampu dan AC di ruang kerja cuma boleh hidup antara pukul 06.30 sampai 15.30 WIB, itu pun sesuai kebutuhan nyata. Suhu AC wajib disetel efisien, antara 24 sampai 26 derajat Celsius. Kalau ruangan kosong lebih dari dua jam, AC dan lampu harus dimatikan.

Tak cuma itu, penghematan air dan inisiatif pakai energi terbarukan seperti pasang panel surya juga didorong.

“Para ASN juga dapat melakukan jalan kaki, diutamakan bagi pegawai dengan jarak tempat tinggal dan kantor kurang atau sama dengan kurang lebih 1,5 kilometer. Menggunakan alat transportasi non bahan bakar minyak seperti sepeda dan sepeda listrik, diutamakan bagi ASN dengan jarak antara tempat tinggal dan kantor kurang dari 10 kilometer dan kontur relatif datar,”

tuturnya lagi.

Opsi lain? Naik angkutan umum kalau memungkinkan, atau nebeng bareng rekan kerja (carpooling). Semua demi satu tujuan.

“Kita mendorong teman-teman ASN ini merubah pola kerja dengan lebih mengedepankan untuk efisiensi, dan juga tidak banyak aktivitas yang pindah tempat. Kita didorong untuk mengedepankan kegiatan-kegiatan secara daring,”

ungkap Sumarno polos.

Dia berharap langkah ini bisa menekan pemakaian bahan bakar karbon. “Kita sangat mengharapkan bahwa ini akan berdampak untuk efisiensi penggunaan bahan bakar karbon,” jelasnya.

Menariknya, ada wacana khusus untuk hari Jumat. Selain WFH, Jumat juga akan dikaitkan dengan Hari Krida dari Kemenpora hari untuk kesehatan dan olahraga. Jadi, bagi ASN yang tetap datang ke kantor, aktivitasnya diharapkan berkaitan dengan olahraga, seperti bersepeda atau lari ke kantor.

Tapi, jangan bayangkan semua pegawai bisa WFH. Sumarno mengakui, jumlah pastinya belum bisa ditetapkan karena wewenang ada di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Adapun jumlah ASN yang melaksanakan WFH, saat ini belum dapat dipastikan angkanya, karena tergantung kebijakan masing-masing OPD. Terlebih, setiap OPD memiliki karakteristik yang berbeda-beda,”

katanya.

Dia menegaskan, dengan sistem daring ini, Kepala OPD-lah yang memikul tanggung jawab penuh agar pelayanan ke masyarakat tidak terganggu. Soalnya, tak semua unit bisa kerja dari rumah. Rumah sakit atau loket pelayanan seperti Samsat, contohnya, mustahil menerapkan WFH. Di sana, interaksi langsung dengan warga tetap jadi yang utama.