Ekonom Sarankan Alihkan Subsidi BBM untuk Percepatan Elektrifikasi Hadapi Risiko Geopolitik

Nah, di tengah risiko geopolitik yang makin nyata, Defiyan menilai besarnya subsidi untuk energi fosil harus dikaji ulang. Ia mengingatkan, dalam RAPBN 2026, alokasi subsidi energi masih mencapai Rp210,06 triliun. Sekitar Rp105,4 triliun di antaranya tetap untuk BBM dan LPG.

"Alokasi itu bisa dialihkan sebagian," katanya.

Ke mana? Untuk mendanai program elektrifikasi. Misalnya, insentif untuk kompor listrik atau kendaraan listrik. Langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang ingin membangun PLTS raksasa berkapasitas 100 gigawatt dan memperkuat ekosistem mobil listrik.

Namun begitu, percepatan ini butuh strategi. Defiyan menyarankan, insentif harus menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Proyek percontohan di berbagai daerah juga perlu digalakkan agar migrasi dari BBM ke listrik terasa nyata.

Ia menambahkan, "Yang tak kalah penting, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Penerimaan terhadap energi listrik harus ditingkatkan."

Di lapangan, pemerintah memang terus mendorong pemerataan akses listrik ke daerah terpencil. Rasio elektrifikasi dikebut. Intinya, krisis di tempat lain bisa jadi cambuk untuk memperkuat kemandirian energi di dalam negeri. Waktunya memang tepat untuk berpacu.