Kejagung Dituding Tidak Konsisten Usut Kasus Korupsi Minyak Riza Chalid

Kejaksaan Agung (Kejagung) menuai sorotan akibat ketidakkonsistensi dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina subholding periode 2018-2023. Poin utama yang disorot adalah penyusutan besar-besaran nilai dugaan kerugian negara dalam kasus yang menjerat saudagar minyak, Riza Chalid.

Penyusutan Fantastis Kerugian Negara

Pada medio Februari 2025, Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa kasus ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp968,5 triliun. Namun, nilai yang fantastis ini mengalami penyusutan drastis. Dalam surat dakwaan terhadap mantan Dirut Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, kerugian negara dinyatakan hanya Rp285,98 triliun.

Desakan Transparansi dari Pengamat

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, mendesak Kejagung untuk transparan kepada publik mengenai latar belakang penyusutan nilai kerugian negara tersebut. Ia menegaskan bahwa Kejagung harus menjelaskan alasan perubahan angka yang signifikan ini agar tidak dianggap tidak konsisten dalam pemberantasan korupsi.

Trubus juga menekankan bahwa Kejagung harus benar-benar menjalankan tugas untuk menegakkan keadilan, terlebih mengingat nilai korupsi yang dilakukan para tersangka sangat besar. Hal ini penting agar lembaga pimpinan ST Burhanuddin ini tidak dianggap melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum.

Kecurigaan Adanya Intervensi

Lebih lanjut, Trubus menyampaikan kecurigaan publik bahwa ada permainan atau intervensi dalam proses hukum ini. Ia menduga ada upaya untuk meringankan para tersangka, yang tercermin dari penyusutan nilai kerugian negara yang sangat mencolok.

Kasus korupsi minyak ini terus menjadi perhatian publik, dan transparansi dari Kejagung dinilai kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Sumber: https://rmol.id/read/2025/10/14/683155/kejagung-tak-konsisten-usut-korupsi-minyak-riza-chalid-dkk-