Ketua Fraksi Gerindra Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian TNI di Lebanon

Suasana di gedung DPR tampaknya memanas menyusul kabar dari Lebanon. Budisatrio Djiwandono, Ketua Fraksi Gerindra, tak bisa menyembunyikan amarahnya. Dia mengecam keras serangan yang menimpa prajurit TNI kita yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di sana. Menurutnya, menyerang pasukan penjaga perdamaian itu jelas-jelas melanggar hukum internasional, titik.

"Tindakan tersebut semakin menjauhkan kita dari tujuan perdamaian dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun," tegas Budisatrio, Rabu (1/4/2026).

Dia bilang, rangkaian serangan di Lebanon Selatan ini apalagi yang melibatkan pasukan PBB cuma bikin situasi makin runyam. Konflik di kawasan itu sudah genting, dan aksi seperti ini cuma menambah bahan bakar ke dalam api.

Sebagai Wakil Ketua Komisi I, Budisatrio juga menyampaikan duka yang mendalam. Tiga prajurit terbaik bangsa itu gugur, dan rasa kehilangannya tentu bukan cuma dirasakan oleh keluarga mereka. Seluruh negeri ikut berduka.

"Atas nama Fraksi Partai Gerindra, kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Indonesia telah kehilangan tiga putra terbaik bangsa yang gugur ketika menjalankan tugas negara," ujarnya.

Lalu, apa yang harus dilakukan? Budisatrio mendesak semua pihak yang bertikai untuk berhenti. Berhenti menambah eskalasi militer. Menurutnya, sekarang waktunya kembali ke meja perundingan, mengutamakan diplomasi. Dia juga menekankan soal penghormatan pada kedaulatan negara dan aturan main internasional, termasuk Resolusi DK PBB 1701 yang sudah ada.

"Kami mendorong seluruh pihak untuk segera menghentikan eskalasi militer, menghormati kedaulatan negara dan hukum internasional, serta mengutamakan negosiasi untuk mencapai perdamaian," lanjutnya.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra tidak cuma berhenti pada pernyataan. Mereka mendesak Kementerian Luar Negeri untuk bergerak cepat. Investigasi menyeluruh dan transparan bersama UNIFIL mutlak diperlukan. Selain itu, hak-hak keluarga korban harus dipenuhi itu adalah bentuk tanggung jawab negara yang tak bisa ditawar.

"Kami akan terus berkomunikasi dengan Kemlu untuk memastikan seluruh rangkaian investigasi bersama UNIFIL dapat terlaksana secara menyeluruh dan transparan serta mampu membawa keadilan bagi keluarga korban," paparnya.

Terakhir, partai berlambang burung garuda itu menyatakan dukungan penuh pada langkah pemerintah. Yaitu, meminta PBB segera menggelar rapat darurat Dewan Keamanan. Situasi di lapangan sudah mendesak, dan respons yang cepat dan tegas dari badan dunia itu sangat dinantikan.