KI DKI Tegaskan Zona Informatif adalah Kewajiban, Bukan Beban Administratif

Jakarta, Rabu – Bicara soal zona informatif, Komisi Informasi DKI Jakarta punya penekanan khusus. Ini bukan cuma soal target atau angka penilaian tahunan. Lebih dari itu, menurut mereka, membangun zona yang informatif adalah kewajiban dasar setiap badan publik.

Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA), Ferid Nugroho, menegaskan hal itu.

"Zona informatif itu bukan tujuan akhir, tapi kewajiban. Ini bukan beban, melainkan sesuatu yang harus diwujudkan oleh setiap badan publik," ujarnya di Jakarta.

Intinya, ini adalah bentuk dorongan. Agar seluruh instansi pemerintah semakin serius memperkuat praktik keterbukaan informasi.

"Zona informatif tidak boleh dipandang sebagai beban administratif," lanjut Ferid. Standar ini, bagi dia, adalah wujud nyata tanggung jawab badan publik dalam menjamin hak masyarakat. Hak untuk mengakses informasi dengan mudah.

Semua komitmen ini berakar pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Itu landasan hukumnya.

Nah, bukti konkretnya bisa dilihat dari kehadiran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Baik yang daring maupun yang melayani langsung di loket. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa hak publik atas informasi memang jadi prioritas.

Untuk mendorong hal ini, KI DKI Jakarta tak hanya berpangku tangan. Mereka aktif mengirimkan edaran resmi yang didasarkan pada hasil penilaian e-Monev.

"Instrumen ini kami pakai untuk memacu badan publik," kata Ferid. Tujuannya agar mereka lebih siap dan, yang penting, konsisten dalam menerapkan standar layanan informasi.

Edaran itu bukan sekadar formalitas. Ia berfungsi sebagai penguatan dan pengingat. Harapannya, badan publik tidak cuma "informatif" saat masa penilaian tiba. Tapi benar-benar konsisten melayani masyarakat dengan terbuka setiap hari.

Di sisi lain, manfaatnya jelas. Penerapan zona informatif yang baik tak cuma meningkatkan kualitas layanan. Ia juga membangun citra positif di mata masyarakat.

"Semakin terbuka sebuah badan publik, semakin tinggi kepercayaan masyarakat," tegas Ferid. "Di era sekarang, transparansi adalah kunci reputasi."

Ke depan, KI Jakarta berjanji akan terus melakukan edukasi, pendampingan, dan monitoring. Agar semua badan publik di Ibu Kota bisa mempertahankan, bahkan meningkatkan, kualitas keterbukaan informasinya.

"Tujuannya bukan sekadar meraih predikat informatif," pungkas Ferid. Tapi yang lebih utama: memastikan hak publik atas informasi terpenuhi secara utuh dan berkelanjutan.