“Saya tekankan, meski ada WFA dan WFH, setiap pegawai harus siap masuk bila ada keperluan mendesak,” lanjut Titi dengan nada tegas.
“Kami akan beri sanksi bagi yang mengabaikan tugas.”
Di sisi lain, langkah penghematan ternyata lebih dalam lagi. Berbagai program kerja yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi pimpinan dan anggota MPR, untuk sementara akan dibekukan. Kapan dilanjutkan? Itu masih menjadi tanda tanya.
Intinya, semua kebijakan ini dirancang agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan efektivitas kerja. Seperti yang Titi tutupkan, “Prinsip kami jelas: berhemat ya, tapi kinerja pimpinan, anggota, dan seluruh sekretariat harus tetap optimal.”
Artikel Terkait
Komisi III DPR Apresiasi Vonis Bebas Amsal Sitepu, Soroti Kejari Karo
945 Calon Haji Batang Jalani Uji Ketahanan Fisik Jelang Keberangkatan
Dubes Iran Temui Jokowi di Solo, Bahas Situasi Timur Tengah dan Kenang Pertemuan dengan Khamenei
Jasad Karyawan Ditemukan Membeku di Freezer Kios Ayam Geprek Bekasi