Di sisi lain, Gubernur menegaskan bahwa sektor layanan publik tidak mungkin ikut menerapkan WFH. Bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial memerlukan kehadiran fisik langsung di lapangan. Logikanya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh sampai terhambat.
"Misalnya urusan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan yang memang harus ada di lapangan. Maka kami atur mereka tetap bekerja seperti biasa,"
jelasnya lebih lanjut.
Secara rinci, ia menyebut bahwa 44 puskesmas, 292 puskesmas pembantu, plus 31 rumah sakit di Ibu Kota akan beroperasi normal di hari Jumat. Mereka tidak boleh WFH.
"Nggak mungkin diwakilkan. Tetapi untuk dinasnya sendiri bisa, karena itu urusan administrasi,"
tambah Pramono.
Jadi, skemanya mulai jelas. Layanan langsung ke warga tetap berjalan penuh, sementara tugas-tugas administratif di balik layar itulah yang punya peluang untuk dikerjakan dari rumah.
Artikel Terkait
Wamenhub Apresiasi Polri, Kecepatan Arus Mudik-Lebaran 2026 Capai 81 km/jam
Menteri Ketenagakerjaan Anjurkan WFH Satu Hari Seminggu, Sektor Vital Dikecualikan
Komisi III DPR Pertimbangkan Bentuk Pansus untuk Kasus Penyiraiman Andrie Yunus
AS Pertimbangkan Ulang Komitmen ke NATO Usai Perang Iran, Kata Menlu Rubio