Komisi III DPR Pertimbangkan Bentuk Pansus untuk Kasus Penyiraiman Andrie Yunus

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus terus berlanjut. Komisi III DPR kini membuka opsi untuk membentuk panitia khusus atau pansus guna menyelidiki lebih dalam peristiwa itu. Rencananya, opsi ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyebutkan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan tim kuasa hukum korban, Selasa (31/3) lalu di Senayan.

"Yang jelas, Komisi III akan menggelar rapat pleno khusus terkait masalah ini," ujarnya.

Habiburokhman menjelaskan, sikap resmi Komisi III akan ditentukan dalam forum tersebut. "Sebelum atau setelah rapat pleno, kami perlu memanggil. Apakah forumnya nanti namanya pansus, atau rapat bersama. Jadi, bisa ada dua kemungkinan," tambahnya.

Ia memastikan masukan dari berbagai pihak akan diakomodir. Komitmen untuk mengawal proses hukum hingga tuntas juga ditegaskan.

"Nggak memungkinkan kita mengambil keputusan saat ini. Tapi yang jelas, Komisi III berkomitmen mengawal penegakan hukum dan keadilan kasus ini hingga tuntas," tutur Habiburokhman.

Di sisi lain, usulan pembentukan pansus ini sebenarnya sudah mengemuka dalam rapat. Anggota Komisi III Benny Utama yang menyampaikannya. Menurut Benny, kasus yang melibatkan banyak pihak ini butuh pengawalan lintas sektor di DPR.

"Tadi kan dalam paparan ada 16 pelaku yang terdeteksi. Barangkali ini harus diberikan masukan," kata Benny.

Ia lantas memuji perhatian ketua komisi terhadap kasus ini. "Dari awal saya mengikuti, Pak Ketua sangat memperhatikan," sambungnya.

Benny berpendapat, alat kelengkapan dewan lain perlu dilibatkan. Misalnya Komisi I yang bermitra dengan TNI, atau Komisi XIII yang menangani isu HAM. "Karena ini mungkin melibatkan TNI, barangkali perlu melibatkan komisi lain melalui pansus," ujarnya.

Dukungan serupa datang dari Ketua YLBHI, Muhamad Isnur. Dalam kesempatan itu, Isnur mendorong DPR untuk menunjukkan komitmen nyata.

"Saya berharap minimal Komisi III bisa mendorong pemerintah untuk membuka lebih lanjut siapa aktor intelektualnya. Tujuannya agar kejadian seperti ini tidak terulang," tegas Isnur.

Ia punya harapan konkret. Pembentukan pansus atau panitia kerja (panja) untuk mengawal kasus ini, serta audit serius terhadap pengawasan intelijen.

"Langkah-langkah baik itu Panja maupun Pansus kami harapkan ada. Pengawasan intelijen juga harus diaudit dengan serius," imbuhnya.

Semua usulan dan opsi itu kini menunggu keputusan rapat pleno. Langkah DPR selanjutnya dinanti banyak pihak.