Pemerintah Siapkan WFH Nasional untuk Tekan Konsumsi BBM dan Selamatkan APBN

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan pemerintah menyikapi situasi global. Foto: Metro TV.

Pesan dari semua negara itu sama: efisiensi adalah senjata pertahanan terbaik. Tapi, jalan menuju sana tidak mulus. Di Indonesia, tantangan terbesar datang dari pelaku usaha yang khawatir produktivitasnya turun.

"Sudah jumlah hari libur nasional plus cuti bersama sangat banyak, sekarang mau ditambah lagi dengan WFH setiap minggu. Bagaimana kami mau menggenjot produktivitas?"

Begitu kira-kira keluh sebagian pengusaha. Kekhawatiran itu wajar. Tapi, coba lihat gambaran yang lebih besar. Bagi pelaku usaha, satu hari koordinasi daring sebenarnya jauh lebih ringan biayanya ketimbang harus menghadapi kenaikan biaya logistik dan operasional gara-gara harga BBM melonjak. Apalagi, infrastruktur digital kita sudah teruji selama pandemi.

Sekarang, tantangannya adalah meyakinkan semua pihak bahwa kebijakan ini bukan sekadar imbauan. Ini harus jadi semacam kontrak sosial untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Pemerintah harus jadi teladan. ASN di kementerian dan lembaga harus buktikan bahwa pelayanan publik tetap lancar tanpa harus membakar ribuan liter BBM hanya untuk sekadar hadir fisik di kantor.

Tapi, memaksa dunia usaha patuh hanya dengan narasi patriotisme jelas tidak cukup. Pemerintah perlu pertimbangkan memberi insentif, misalnya relaksasi pajak atau kemudahan birokrasi, bagi perusahaan yang bisa buktikan penghematan energi secara kolektif. Dengan begitu, pelaku usaha merasa jadi mitra dalam solusi, bukan cuma objek kebijakan semata.

Pada akhirnya, satu hari WFH bukan berarti kita berhenti. Bukan juga tanda kita mundur. Ibarat nyetir mobil, ini cara kita pindah persneling agar mesin ekonomi tidak overheat dan mogok di tengah jalan. Barangkali, WFH di bulan April ini bisa kita maknai sebagai gerakan 'gotong royong energi'.

Di tengah ketegangan global yang tak menentu, berhemat dari meja kerja adalah strategi paling masuk akal. Kebijakan ini adalah ujian nyata: sejauh mana negara, publik, dan sektor swasta bisa bersinergi menjaga napas panjang Indonesia menghadapi badai krisis global.

(Dewan Redaksi Media Group Ahmad Punto)