Pemerintah Kaji WFH untuk Hemat BBM, Anggota DPR Ingatkan Syarat Efektivitas

Gara-gara situasi di Timur Tengah yang memanas, isu penghematan BBM tiba-tiba jadi perbincangan serius lagi. Nah, salah satu wacana yang mengemuka adalah memperbanyak kerja dari rumah atau WFH. Rupanya, pemerintah sedang mengkaji kebijakan ini, meski detailnya masih digodok di tingkat menteri.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPR dari PDIP, Deddy Sitorus, punya pandangan. Menurutnya, soal efektif atau tidaknya WFH, sebaiknya diserahkan saja ke masing-masing instansi untuk menilai.

"Mungkin itu akan efektif untuk pegawai-pegawai non esensial, yang tidak terkait langsung dengan fungsi pelayanan publik," ujar Deddy, Rabu lalu.

"Untuk menentukan ASN atau jenis pekerjaan apa yang diperbolehkan WFH, menurut saya, serahkan pada instansi masing-masing," tambahnya.

Deddy menekankan, pelayanan publik harus tetap jadi prioritas utama. Namun begitu, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini butuh standar yang jelas. Tanpa itu, hasilnya bisa jauh dari harapan.

"Efektif atau tidaknya WFH sangat tergantung pada ada tidaknya mekanisme pengawasan internal dan teknologi," tegasnya.

"Kalau tidak ada SOP dan standarisasi yang bisa diandalkan, ya percuma saja. Tidak akan efektif."

Ia juga mempertanyakan kesiapan infrastruktur. Punya komputer dan wifi yang stabil di rumah? Itu pertanyaan mendasar yang menurut Deddy harus dijawab dulu.

"Apabila teknologi IT dan perangkatnya tidak tersedia maka juga tidak akan efektif. Setiap ASN yg melakukan WFH harus terhubung melalui komputer selama jam kerja agar dapat diawasi dan produktifitas kerja tidak terganggu," jelas Deddy.

Di sisi lain, ada kekhawatiran lain. Bagaimana memastikan para ASN ini benar-benar bekerja, dan bukannya malah jalan-jalan yang justru bikin boros BBM juga? Soal profesionalisme dan potensi penyalahgunaan waktu kerja jadi sorotan penting dari politikus senior ini.

Sementara dari pihak eksekutif, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku para menteri sudah rapat panjang. Hampir empat jam. Hasilnya? Mereka sepakat untuk menerapkan satu hari WFH per minggu. Tapi, jangan tanya hari apa. Itu masih rahasia.

"Udah rapat kemarin. Ya, kita sepakat untuk satu suara," kata Tito usai konferensi pers di Istana, Rabu (25/3).

Ia enggan berkomentar lebih jauh. Semua masih harus dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto dulu. Soal siapa yang berhak mengumumkan kebijakan resminya, Tito pun mengaku tak tahu persis. Bisa Menko PMK, Menko Ekonomi, atau Mensesneg.

"Kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik," tutupnya.

Jadi, wacananya sudah mengudara. Tinggal tunggu lampu hijau dari istana. Yang jelas, antara potensi penghematan dan kekhawatiran soal efektivitas, perdebatan seputar WFH ini tampaknya belum akan selesai dalam waktu dekat.