Anggota DPR Usulkan Rabu Jadi Hari Kerja dari Rumah untuk Hemat BBM

Konflik di Timur Tengah yang mendorong naiknya harga BBM, memunculkan berbagai usulan. Salah satunya datang dari anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan. Politikus Golkar ini punya ide spesifik soal rencana pemerintah menerapkan work from home alias WFH untuk penghematan. Menurutnya, hari yang paling pas buat WFH itu cuma satu: Rabu.

“Mengenai hari pelaksanaan WFH, menjadi kewenangan pemerintah untuk menetapkannya,” ujar Irawan kepada awak media, Rabu lalu.

Ia punya alasan kuat kenapa Rabu jadi pilihannya. Kalau WFH jatuh di hari Jumat, misalnya, dikhawatirkan malah disalahartikan. Publik bisa saja menganggapnya sebagai libur panjang akhir pekan, bukannya bekerja dari rumah.

“Dari awalnya kita bermaksud untuk menghemat penggunaan BBM, justru tujuan tersebut bisa tidak tercapai,” tegasnya.

Logikanya sederhana. Menurut Irawan, WFH di hari Senin berisiko. Pegawai bisa saja memperpanjang libur mingguannya. Nah, kalau ditetapkan di hari Kamis, risikonya makin besar. Orang bisa mengajukan cuti di hari Jumat, sehingga liburan mereka membentang dari Kamis sampai Minggu. Tujuannya menghemat BBM ya bisa-bisa meleset total.

“Mengenai usulan hari, sebenarnya WFH paling tepat itu hari Rabu setiap minggunya,” jelas Irawan.

“Penentuan Rabu sebagai hari WFH merupakan pilihan paling memungkinkan di antara hari-hari lain. Sebab, Rabu berada di tengah-tengah minggu sehingga kemungkinan orang untuk memperpanjang libur atau cuti lebih sedikit.”

Dengan posisinya yang terjepit di tengah pekan, Rabu dianggap sulit untuk dimanipulasi jadi hari libur tambahan. Asumsinya, orang akan betul-betul tinggal di rumah dan bekerja. Dengan begitu, efektivitas kerja tetap terjaga dan tujuan penghematan BBM pun tercapai.

Meski mendorong usulan ini, Irawan mengakui WFH cuma satu langkah kecil. Ia berharap kebijakan ini nggak jalan sendiri.

“Kebijakan tersebut harus berjalan paralel dengan kebijakan penyediaan energi, logistik kebutuhan bahan pokok warga, kegiatan pelaku usaha dalam masa WFH, pelayanan publik, dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Di sisi lain, kabar soal WFH ini memang sudah mengemuka. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis sudah sepakat untuk menerapkan satu hari WFH per minggu. Tapi, detailnya masih ditutup rapat.

“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Kita sepakat untuk satu suara,” kata Tito di Kompleks Istana, Rabu lalu.

Namun begitu, Tito enggan membocorkan hari yang sudah disepakati. Semuanya masih harus dilaporkan dulu ke Presiden Prabowo Subianto. Jadi, masyarakat masih harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah untuk tahu kapan hari kerja dari rumah itu benar-benar berlaku.