Menko PMK Tegaskan Sekolah Harus Tetap Buka untuk Cegah Learning Loss

Di tengah situasi global yang masih diliputi ketidakpastian, Menteri Koordinator PMK, Pratikno, punya pesan tegas: sekolah harus tetap buka. Proses belajar mengajar tatap muka, menurutnya, tak boleh goyah. Itu kunci agar kualitas pendidikan kita tidak tergerus.

Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Pratikno mengingatkan kembali arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Intinya, krisis global ini justru harus dimanfaatkan. Momentum untuk mendorong transformasi nasional lebih cepat lagi.

“Khusus di bidang pendidikan, sesuai hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag, Menko PMK menyampaikan tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa,” ujar Pratikno.

Ia menegaskan, proses belajar harus makin optimal. Jangan sampai ada ‘learning loss’ atau hilangnya kemampuan belajar siswa. “Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa. Demikian juga dengan layanan medis esensial tetap beroperasi secara sepenuhnya normal,” tambahnya.

Memang, opsi hybrid gabungan luring dan daring pernah mengemuka dalam diskusi. Tapi, setelah dibahas lintas kementerian, muncul kesepakatan. Pembelajaran daring untuk siswa tidak lagi jadi prioritas mendesak saat ini. Alasannya jelas: menjaga mutu pendidikan itu nomor satu.

Di sisi lain, perhatian pemerintah tidak hanya pada pangan dan energi. Peningkatan kualitas SDM, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, mendapat porsi yang sangat besar. Ini jadi fokus utama.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum,” tegas Pratikno.

Ia menekankan, upaya ini mencakup institusi di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. “Ini prioritas. Ini utama,” pungkasnya.

Namun begitu, transformasi di bidang lain juga digenjot. Sebagai bagian dari perubahan pemerintahan, Pratikno menginstruksikan percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Birokrasi harus lebih kinerjanya, pelayanan masyarakat ditingkatkan, dan efisiensi di segala lini diterapkan.

Caranya? Misalnya dengan memangkas perjalanan dinas yang tidak penting. Lalu, mengoptimalkan rapat daring, serta menerapkan pengaturan kerja fleksibel (FWA) secara terukur. Tujuannya sederhana: menciptakan pola kerja yang lebih efektif dan efisien.

Pada akhirnya, semua kebijakan ini bermuara pada satu hal. “Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat,” kata Pratikno menutup pembicaraan. “Tentu, dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien.”