Indonesia Siaga Karhutla, Refleksi 1998: Antara Faktor Alam, Kesalahan Manusia, dan Pelajaran Diplomasi

Musim kemarau kembali datang. Bagi Indonesia, ini berarti siaga tinggi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kita sudah punya pengalaman pahit, terutama di periode 1996-1998, di mana kobaran api tak hanya menghanguskan jutaan hektar hutan, tapi juga mengguncang ekonomi, meracuni udara, dan memanasnya hubungan dengan negara tetangga. Dampaknya benar-benar multidimensi.

Sebagai negara tropis dengan hutan luas, posisi kita memang unik. Di satu sisi, kita rentan. Di sisi lain, kerap jadi sasaran sorotan dan tekanan internasional yang kadang terasa tak seimbang.

Fenomena Alam atau Kesalahan Manusia?

Kalau ditelisik, penyebab karhutla itu rumit. Ada faktor alam yang tak bisa diabaikan, seperti El Niño yang memicu kekeringan ekstrem. Kondisi ini membuat lahan gambut, misalnya, jadi seperti bubuk kering yang siap menyala. Tapi, tangan manusia juga punya andil besar. Mulai dari praktik tebas bakar untuk buka lahan, kelalaian perusahaan, sampai pengawasan tata ruang yang lemah.

Namun begitu, pengalaman di lapangan tahun 1997-1998 menunjukkan sesuatu. Saat itu, alam memainkan peran yang sangat dominan. El Niño begitu kuatnya, hingga kekeringan melanda hampir seluruh Asia Tenggara. Jadi, menyimpulkan semua kebakaran sebagai "kesalahan manusia" saja adalah penyederhanaan yang berbahaya.

Lalu, apa yang bisa dilakukan? Saat itu, strategi yang terbukti efektif adalah pengurangan penjalaran atau containment. Daripada memadamkan semua titik api yang mustahil, fokusnya adalah membuat sekat bakar dan mengisolasi wilayah rawan, terutama yang dekat dengan kawasan vital. Pendekatan ini realistis, mengingat sumber daya yang terbatas.

Strategi lain adalah mobilisasi kekuatan lokal. Masyarakat diajak terlibat, didukung koordinasi antar aparat TNI, Polri, Pemda, dan Kementerian Kehutanan.

Yang penting, kebakaran harus dipahami sebagai fenomena sistemik. Butuh respons yang cepat dan tepat, bukan sekadar reaksi administratif belaka. Sayangnya, di level operasional sering muncul kelemahan yang justru kontraproduktif.

Banyak petani kecil, bahkan petani gurem, justru dikriminalisasi. Mereka ditangkap dan dipersalahkan, padahal mereka adalah korban dari sistem yang tidak memberi mereka alternatif teknologi untuk membuka lahan.

Di sisi lain, sebagian pelaku usaha besar justru jadi sasaran pemerasan oknum aparat. Akibatnya, penegakan hukum jadi terdistorsi. Fokusnya bergeser dari mencari solusi ke eksploitasi situasi untuk keuntungan segelintir orang.

Dimensi Geopolitik: Saat Asap Menjadi Isu Regional

Kebakaran hebat kala itu langsung berimbas ke hubungan dengan tetangga. Malaysia dan Singapura protes keras karena kabut asap tebal menyelimuti negara mereka. Yang kurang disadari saat itu adalah, kabut asap ini sebenarnya adalah fenomena regional. Banyak negara di kawasan ini punya kerentanan serupa.

Tapi yang muncul justru tekanan internasional dengan standar ganda. Dalam situasi seperti itu, keputusan Presiden RI kala itu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada negara serumpun, lebih tepat dilihat sebagai langkah diplomatik yang tak terhindarkan.

Refleksi Kritis: Belajar dari Masa Lalu

Dari pengalaman pahit itu, setidaknya ada tiga pelajaran berharga untuk generasi sekarang dan mendatang.

Pertama, narasi adalah kekuasaan. Siapa yang menguasai narasi, dialah yang mengendalikan persepsi global. Saat itu, Indonesia cenderung reaktif. Kita gagal membangun kontra-narasi yang kuat berbasis data ilmiah.

Kedua, waspadai bahaya simplifikasi. Menganggap kebakaran semata-mata "ulah manusia" dengan mengabaikan faktor iklim global, hanya akan mengorbankan kelompok masyarakat kecil yang sebenarnya paling rentan.

Ketiga, kedaulatan dalam diplomasi. Posisi tawar kita bisa melemah jika tidak hati-hati, dan itu membuka pintu untuk tekanan eksternal yang lebih besar. Dengan indikasi kemarau panjang seperti sekarang, kita harus belajar dari kesalahan lama. Jangan sampai terperosok ke lubang yang sama.

Lalu, langkah strategis apa yang diperlukan? Beberapa hal ini mungkin bisa jadi pertimbangan: membangun sistem peringatan dini berbasis iklim global, mengutamakan pendekatan preventif ketimbang represif, melindungi petani kecil dari kriminalisasi, menegakkan hukum yang bersih dari praktik rente, dan membangun diplomasi yang kokoh berbasis data serta kedaulatan narasi.

Penutup

Pada akhirnya, kebakaran hutan bukan cuma soal api yang membakar pepohonan. Ini adalah persoalan kebijakan yang kompleks, tentang keadilan, dan tentang mempertahankan kedaulatan. Pengalaman 1996-1998 mengajarkan bahwa negara harus jeli membedakan: mana fenomena alam, mana kesalahan manusia; mana upaya menegakkan keadilan, mana yang sekadar oportunisme; serta mana diplomasi yang elegan, mana yang bentuk lain dari penyerahan diri.

Jika pelajaran ini diabaikan, maka setiap musim kemarau bukan cuma ancaman bagi lingkungan, tapi juga bagi martabat bangsa kita sendiri.

AM Hendropriyono.
Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan RI (1996-1998).