Senator Papua Desak Kejaksaan Agung Panggil Pimpinan MRP Terkait Dana Otsus Ratusan Miliar

Lalu, kemana larinya uang ratusan miliar itu? Pertanyaan ini yang terus menggantung. Jika masalah masyarakat adat tetap buntu sementara anggaran habis terserap, wajar jika muncul kecurigaan adanya ketidakberesan. Atas dasar itu, PFM mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk turun tangan. Dia meminta audit investigatif yang menyeluruh terhadap penggunaan dana Otsus di seluruh kantor MRP.

Transparansi adalah kuncinya. PFM meminta BPK bersikap terbuka dan segera mengumumkan temuannya jika ada indikasi kerugian negara.

"Jangan sampai dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat hanya habis digunakan untuk hal-hal yang tidak menyentuh akar persoalan di Papua," tegasnya.

Sebagai representasi daerah dan pimpinan adat, PFM menyatakan bahwa masyarakat Papua kini sedang menunggu. Menunggu hasil audit yang resmi dan tindakan nyata dari penegak hukum. Akuntabilitas adalah langkah kunci untuk memastikan keadilan benar-benar dirasakan.

Karena itu, harapannya pada Kejaksaan Agung jelas: jangan ragu untuk mengambil langkah hukum jika nanti ditemukan bukti penyalahgunaan anggaran. Rakyat Papua sudah menunggu terlalu lama.