Meski begitu, ia menegaskan bahwa semua kebijakan penghematan ini tidak akan mengorbankan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Perekonomian nasional harus tetap terjaga, itu prinsipnya. "Kami pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu tepat waktu. Bukan yang dipotong, ya. Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami," tutur Menkeu.
Menyisir Belanja yang Bisa Ditunda
Sebenarnya, wacana efisiensi ini sudah mengemuka sejak Kamis (19 Maret 2026) sore. Saat itu, Purbaya menjelaskan bahwa timnya akan menyisir komponen belanja apa saja yang bisa ditunda pelaksanaannya. Fokusnya pada program-program yang dinilai kurang berdampak signifikan atau lambat akselerasinya bagi pertumbuhan ekonomi.
Ruang geraknya luas, mencakup berbagai aspek belanja operasional. "Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda," jelasnya dengan gamblang.
Di sisi lain, ada juga wacana yang lebih personal: pemotongan gaji menteri dan wakil menteri. Usulan ini menguat sebagai bentuk penghematan dan solidaritas. Purbaya sendiri menyatakan dukungannya. Baginya, ini bisa menjadi langkah nyata para pejabat negara untuk ikut merasakan penghematan anggaran, tidak hanya meminta kementerian teknis untuk mengencangkan ikat pinggang.
Artikel Terkait
Jakarta Tawarkan Opsi Mudik ke Ibu Kota dengan Beragam Insentif Jelang Lebaran
Indonesia Siaga Karhutla, Refleksi 1998: Antara Faktor Alam, Kesalahan Manusia, dan Pelajaran Diplomasi
Lima Orang Terluka dalam Tabrakan Dua Mobil di Jalan Raya Bojonegoro
Korlantas Terapkan Sistem One Way di Tol Cikampek Akibat Lonjakan Arus Lebaran