Pemerintah Beri Remisi Idulfitri ke 155.908 Warga Binaan, 1.162 Langsung Bebas

Menyambut Idulfitri 1447 Hijriah, pemerintah memberikan angin segar bagi ribuan warga binaan lembaga pemasyarakatan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengumumkan pemberian Remisi Khusus kepada 154.785 narapidana. Tak hanya itu, ada juga Pengurangan Masa Pidana Khusus untuk 1.123 anak binaan. Jadi, totalnya 155.908 orang yang mendapat keringanan.

Menurut Ditjenpas, remisi ini bentuk apresiasi negara. Diberikan kepada mereka yang menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pidana.

Yang menarik, dari ribuan penerima itu, sebagian langsung bisa pulang. Untuk narapidana, 1.143 orang langsung bebas. Sementara dari kalangan anak binaan, 19 anak bisa menghirup udara bebas. Kalau dijumlah, ada 1.162 orang yang kebebasannya jadi lebih cepat.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas, Mashudi, hadir langsung di Lapas Narkotika Gunung Sindur pada Sabtu (21/3/2026) untuk membacakan sambutan Menteri.

"RK dan PMP Khusus Idulfitri diberikan sebagai bentuk penghargaan negara kepada Warga Binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan mengikuti program pembinaan dengan baik," ujar Mashudi.

"Kami berharap momentum ini makin memotivasi mereka untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat," harapnya.

Di sisi lain, langkah ini ternyata punya dampak finansial yang signifikan bagi negara. Mashudi menerangkan, pemberian remisi dan pengurangan masa pidana ini berimbas pada efisiensi anggaran.

"Potensi penghematan yang mencapai Rp109,26 miliar," sebut dia. Angka yang tidak kecil.

Momen itu juga dimanfaatkan untuk memberikan premi kepada narapidana yang aktif dalam program pemberdayaan, seperti pelatihan UMKM. Bantuan sosial turut disalurkan. Mashudi menegaskan, kegiatan serupa digelar serentak di seluruh kantor wilayah, lapas, dan rutan di Indonesia.

Dari segi distribusi, penerima remisi terbanyak tahun ini berasal dari Jawa Barat dengan 18.335 orang. Disusul oleh Sumatra Utara (15.621 orang) dan Jawa Timur (14.244 orang).

Harapannya jelas. Kebijakan ini bukan sekadar angka, tapi jadi pemicu untuk perubahan yang lebih baik dan persiapan reintegrasi ke masyarakat.