Jakarta - Di sebuah forum yang digelar di Bengkulu Selatan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto punya pesan khusus. Ia mengajak para kepala desa se-Kecamatan Kedurang dan Kedurang Ilir untuk betul-betul mendukung program unggulan pemerintahan baru. Fokusnya ada dua: Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurut Yandri, Kopdes Merah Putih ini bukan sekadar proyek biasa. Ini adalah instrumen strategis untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Intinya, membangun dari desa, dari bawah. “Kopdes ini sebagai alat negara untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Karena uangnya berputar di desa, keuntungannya ada di desa,” tegas Mendes dalam keterangannya, Sabtu.
Dampaknya diharapkan akan langsung terasa. Selain membuka lapangan kerja di desa, keuntungan koperasi juga akan dinikmati oleh masyarakat setempat yang menjadi anggotanya. Belum lagi, setidaknya 20 persen dari keuntungan Kopdes akan mengalir ke kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa. Lumayan, kan?
Di sisi lain, Yandri juga menekankan soal BUMDes. Program ini masuk dalam 12 Aksi Prioritas kementeriannya. Yang penting, BUMDes wajib punya unit usaha nyata. Misalnya di bidang pertanian, pariwisata, atau jasa yang sesuai potensi lokal. Jangan sampai cuma jadi lembaga administratif tanpa greget.
Menanggapi arahan pusat ini, Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin langsung menyatakan kesiapannya. Pemerintah daerah siap mengawal.
“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Menteri yang membawa harapan baru. Saya instruksikan kepada seluruh Kepala OPD dan Kepala Desa di Kedurang maupun Kedurang Ilir untuk segera memetakan potensi lokal masing-masing,” kata Bupati Rifai.
Komitmennya jelas: mendampingi revitalisasi BUMDes agar jadi mesin ekonomi masyarakat yang hidup, bukan formalitas belaka. Rifai bahkan melihat peluang sinergi yang bagus. Kolaborasi antara Kopdes Merah Putih dan BUMDes bisa memutus rantai tengkulak yang kerap membelit petani di wilayahnya.
Forum rembug yang dihadiri bupati, kepala OPD, dan seluruh kepala desa itu intinya ingin menyelaraskan kebijakan. Tujuannya satu: mempercepat kemandirian ekonomi desa. Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri juga menyempatkan diri menyerap aspirasi langsung dari para kepala desa. Mau dengar sendiri dinamika dan kendala di akar rumput.
Dan ada kabar menarik yang dibawanya. Ke depan, kolaborasi internasional akan jadi salah satu strategi penguatan desa.
“Kami membawa kabar baik mengenai kelanjutan program kerja sama dengan World Bank yang akan memberikan dukungan bantuan langsung ke desa. Ini adalah peluang besar yang harus disiapkan secara matang oleh perangkat desa agar pemanfaatannya tepat sasaran,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Pertemuan itu akhirnya ditutup dengan komitmen bersama. Semua sepakat untuk menjadikan desa-desa di Bengkulu Selatan sebagai penggerak ekonomi yang mandiri, transparan, dan tentu saja berkelanjutan. Sebelum berpamitan, Mendes Yandri sempat membagikan bingkisan kepada warga dan santri setempat. Sebuah kunjungan kerja yang diharapkan tak sekadar seremonial, tapi benar-benar memberi denyut baru.
Artikel Terkait
Pemerintah Perpanjang Masa Pertanggungan Asuransi Haji Hingga Februari 2026, Ini Syarat Klaim bagi Ahli Waris
Korlantas Polri Pasang ETLE di Perlintasan Kereta Api, Fokus pada Edukasi dan Pencegahan Kecelakaan
Regulasi Daycare Masih Tersebar dan Belum Komprehensif, Pengawasan Minim Tingkatkan Risiko Pelanggaran Hak Anak
BMKG Peringatkan Hujan Lebat hingga Petir di Sebagian Besar Wilayah Indonesia pada 5–11 Mei 2026