Regulasi Daycare Masih Tersebar dan Belum Komprehensif, Pengawasan Minim Tingkatkan Risiko Pelanggaran Hak Anak

Percakapan ringan di sela istirahat siang berubah menjadi refleksi mendalam ketika seorang teman melontarkan kalimat yang menusuk kesadaran. “Mereka ini cerdas bermain di ranah abu-abu,” katanya, merujuk pada unggahan berita di media sosial yang tengah ramai diperbincangkan. Kalimat itu menggantung, memicu rasa penasaran. Ketika ditanya apa maksudnya, ia menjelaskan bahwa regulasi mengenai tempat penitipan anak atau daycare belum diatur secara rinci dan khusus. “Pengaturannya masih tersebar dan digabungkan dengan berbagai aspek layanan lainnya,” ujarnya.

Permasalahan muncul ketika kebutuhan akan standardisasi dan pengawasan daycare belum diatur secara komprehensif. Dalam regulasi yang ada, pembahasan mengenai Taman Asuh Ramah Anak atau TARA memang telah dicantumkan, namun masih berada pada bagian lampiran. Belum ada pengaturan yang berdiri sendiri secara khusus dan terperinci.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat bahwa 75 persen keluarga di Indonesia kini mengalihkan pengasuhan anak kepada pengasuh, keluarga, maupun daycare. Angka ini menegaskan bahwa daycare bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan sosial masyarakat modern. Perubahan pola pengasuhan anak, terutama di kalangan masyarakat perkotaan dan ekonomi menengah, didorong oleh tuntutan ekonomi, kesibukan kerja, keterbatasan waktu, serta perubahan struktur keluarga. Layanan pengasuhan anak perlahan menjadi kebutuhan sosial baru.

Persaingan penyedia layanan pengasuhan anak pun semakin berkembang. Berbagai tawaran fasilitas, keamanan, program pendidikan, hingga konsep pengasuhan modern dipromosikan untuk menarik perhatian para orang tua. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat tentu berharap dapat menemukan tempat yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang buah hati mereka. Namun, realita menunjukkan bahwa tidak seluruh layanan berjalan sesuai harapan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap daycare belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan dan standardisasi yang kuat. Akibatnya, muncul ruang-ruang pengasuhan yang minim pengawasan, tidak memiliki standar yang jelas, bahkan berpotensi membuka ruang terjadinya pelanggaran terhadap hak dan perlindungan anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan daycare bukan semata tentang kebutuhan ekonomi keluarga modern, melainkan juga menyangkut tanggung jawab bersama dalam memastikan perlindungan anak berjalan secara nyata dan terukur.

Kasus-kasus daycare yang mencuat beberapa waktu lalu menjadi tamparan keras bagi semua pihak. Di tengah berbagai label ramah anak dan fasilitas yang meyakinkan, ruang abu-abu pengawasan ternyata masih ada. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa kekerasan terkadang dapat dibalut dengan keramahan, sementara penyesalan semata tidak pernah benar-benar mampu menyembuhkan luka secara instan.

UNICEF Indonesia, dalam materi perlindungan anak tahun 2020 yang merujuk pada data Better Care Network dan UNICEF tahun 2015, menyoroti bahwa sistem kesejahteraan sosial di Indonesia belum sepenuhnya mampu mendukung pengasuhan anak secara optimal, khususnya bagi anak-anak yang hidup di luar pengasuhan orang tua. Pada akhirnya, daycare perlahan telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat modern. Namun, ketika kebutuhan tumbuh lebih cepat dibanding kejelasan pengawasan dan standardisasi, ruang abu-abu itu akan terus ada, dan anak-anak menjadi pihak yang paling rentan berada di dalamnya.