Anggota DPR Apresiasi Usulan WFH PNS untuk Efisiensi BBM, Minta Desain Jelas

Persoalan lain adalah skala penerapannya. Jumlah PNS kita sangat besar, tersebar di berbagai kementerian dan instansi. Tidak semua bisa serta merta dialihkan ke sistem WFH. Pemerintah, dalam pandangannya, harus menentukan mana saja instansi yang memungkinkan. Baru dari situ, perhitungan penghematan BBM bisa lebih nyata.

"Karena instansi dan kementerian kan banyak, ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi/kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan. Mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat," tuturnya.

Sebelumnya, Cak Imin sendiri telah menyampaikan usulannya itu. Latar belakangnya adalah kekhawatiran akan dampak ekonomi dari ketegangan AS-Israel dengan Iran di Timur Tengah, yang berpotensi melambungkan harga BBM.

"Jakarta macet itu BBM yang terbuang, padahal BBM perang kalau tidak segera berhenti akan naik harganya," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026).

"Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang PNS WFH, membatasi yang bekerja. Tapi ini hanya usulan saya. Usulan saya sebagai wujud pengurangan BBM," jelasnya.

Tak hanya itu, Cak Imin juga mengimbau efisiensi energi di gedung-gedung perkantoran. Bahkan, dia sudah memerintahkan kantor DPP PKB untuk mulai menerapkannya. Langkah kecil, tapi jika dilakukan bersama, dampaknya bisa signifikan.