Presiden Prabowo Subianto dikabarkan sedang mengkaji sebuah wacana yang cukup menggelitik: memotong gaji para menteri dan anggota DPR. Ini semua berangkat dari kekhawatiran dampak konflik di Timur Tengah yang makin meluas, yang berpotensi menggoyang perekonomian. Rupanya, pemerintah sedang mempertimbangkan segala opsi, termasuk langkah pengetatan yang cukup sensitif ini.
Di sisi lain, Partai Demokrat menyatakan sikap. Menurut mereka, dalam situasi yang serba tidak pasti seperti sekarang, semua kemungkinan memang harus dipersiapkan. Tidak ada yang bisa dikesampingkan.
"Dalam situasi tertentu kita harus siap dengan berbagai opsi pengetatan fiskal, termasuk pemotongan alokasi belanja pegawai tidak kecuali gaji menteri dan anggota DPR," ujar Sekjen PD Herman Khaeron, Senin (16/3/2026).
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Demokrat ingin pengetatan anggaran negara jika memang harus dilakukan tetap berfokus pada satu hal: menjaga daya beli masyarakat. Mereka khawatir gejolak ekonomi global bisa menghantam rakyat kecil. Namun begitu, partai berlambang mercy itu memilih untuk tidak mendikte. Keputusan akhir sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Prabowo.
Artikel Terkait
Tugu Cempako Telok Resmi Jadi Ikon Baru Palembang di Titik Nol Kilometer
JMRB dan Pertamina Siapkan Layanan BBM Tambahan untuk Antisipasi Lonjakan Mudik Lebaran 2026
Anggaran Sewa Mobil Wali Kota Samarinda Rp 160 Juta Per Bulan Jadi Sorotan
Mudik Lebaran 2026, Pelabuhan Tanjung Buton Layani Hampir 3.000 Penumpang Sehari