"Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan,"
ujar Luthfi.
Lalu, perbuatan seperti apa yang dimaksud? Tindakannya sederhana: taat hukum dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Hanya dengan cara itulah birokrasi bisa berjalan dengan bersih dan baik. Tanpa itu, semua hanya akan jadi janji kosong.
"Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN nya,"
tegasnya lagi.
Di tengah situasi yang pelik ini, Luthfi punya pesan khusus untuk jajaran Pemkab Cilacap. Dia meminta agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Jangan sampai masalah hukum yang menimpa pimpinannya mengganggu urusan warga.
Pesan ini terutama relevan mengingat saat ini pemerintah daerah sedang disibukkan dengan persiapan layanan untuk mudik dan arus balik Lebaran 2026. Pelayanan publik, bagaimanapun, harus tetap prima.
Artikel Terkait
Operasional Sembilan SPPG di Gresik Dihentikan Sementara Usai Temuan Pembagian Kelapa Utuh
Polda Sumsel Terapkan Pola Baru Arus Lalu Lintas di Tol Fungsional Palembang-Betung
Lalu Lintas Tol Cipali Tembus 24 Ribu Kendaraan, Macet Parah di KM 137
Kapolri Tinjau Langsung Terminal Purabaya, Pastikan Keamanan dan Kelaikan Bus Mudik Lebaran