Namun begitu, pengawasan saja tidak cukup. Reda, mewakili Jamintel, menekankan perlunya kolaborasi. Sinergi antar lembaga di tingkat desa dinilai krusial. Ia secara khusus mendorong kemitraan yang lebih erat dengan Abpednas, asosiasi yang menghimpun BPD se-Indonesia.
"Kita butuh Abpednas sebagai mitra strategis di lapangan," tegasnya.
"Tata kelola yang baik perlu check and balance. Dengan pendampingan kami dan pengawasan mereka, kebocoran anggaran desa bisa ditekan signifikan."
Acara di Lampung Selatan itu sendiri cukup meriah. Hadir langsung Kajati Lampung, Kuntadi, dan Bupati setempat, Radityo Egi Pratama. Pemilihan daerahnya sebagai lokus program disambut positif oleh sang Bupati.
Radityo yakin, kehadiran para jaksa di tengah masyarakat desa akan memberi efek positif. Aparatur desa diharapkannya jadi lebih percaya diri untuk berinovasi, tanpa takut melangkah karena khawatir salah urus administrasi.
Kegiatan itu kemudian ditutup dengan diskusi yang cukup hidup. Para kepala desa dan pengurus Abpednas se-Lampung Selatan duduk bersama, membahas satu hal yang sering jadi momok: bagaimana menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa yang minim risiko hukum. Sebuah pembicaraan yang, bagi mereka, sangat nyata dan mendesak.
Artikel Terkait
Ahli Peringatkan: Hindari Ambil Keputusan Besar Saat Fase Luteal Menstruasi
Kapolri Beri Atensi Khusus, Polri Kerahkan Bareskrim Ungkap Kasus Penyiraman Aktivis KontraS
Gubernur DKI Janji Resmikan 23-25 Ruang Terbuka Hijau Baru dalam Waktu Dekat
Gubernur DKI Resmikan Taman Bendera Pusaka 24 Jam, Tegaskan Bukan Tempat Tidur