OJK Sodorkan Roadmap Integralitas untuk Atasi Masalah Struktural di Pasar Modal

Di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Rabu lalu, Hasan Fawzi membeberkan rencana besarnya. Dia, yang baru terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, berbicara soal masa depan Bursa Efek Indonesia. Roadmap-nya bertajuk "Integralitas", sebuah konsep yang dia sodorkan sebagai jawaban atas persoalan mendasar di pasar modal kita.

Ya, kinerjanya memang sering memecahkan rekor. Tapi di balik angka-angka yang gemilang itu, menurut Hasan, tersimpan masalah serius. Integritas dan perilaku pasar masih jadi tantangan besar yang tak bisa diabaikan.

"Berbagai praktik seperti manipulasi harga, perdagangan yang terkoordinasi atau perdagangan semu, hingga penyebaran informasi yang menyesatkan masih menjadi persoalan yang serius," ujarnya di gedung DPR.

Dengan kata lain, persoalan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon ini bukan cuma siklus biasa. Ini struktural. Dan untuk mengatasinya, kepercayaan pasar harus dipulihkan lewat reformasi integritas.

Nah, "Integralitas" inilah yang dia tawarkan sebagai payung kebijakan. Kerangka ini akan mengorkestrasi delapan rencana aksi, yang dikelompokkan jadi lima klaster utama.

"Klaster-klaster itu adalah integrasi, granularitas, likuiditas, transparansi, dan akuntabilitas," jelas Hasan.

Mari kita bahas satu per satu. Untuk klaster integrasi, fokusnya adalah memperkuat koordinasi. Bukan cuma antar lembaga dan penegak hukum, tapi juga melibatkan pelaku industri dan semua pemangku kepentingan.

Di sisi lain, klaster granularitas akan berurusan dengan data. Tujuannya meningkatkan kualitas data, mulai dari detail kepemilikan saham di perusahaan terbuka sampai klasifikasi investor yang lebih rinci.

Lalu ada likuiditas. Di sini, rencananya adalah menaikkan batas minimum free float jadi 15%. Juga, beragam upaya untuk mendalami pasar lewat pengembangan produk dan layanan baru.

Klaster transparansi tampaknya menyentuh hal yang paling krusial. Ini langsung berkaitan dengan keputusan MSCI Inc. yang membekukan rebalancing saham Indonesia beberapa waktu lalu.

"Pada klaster transparansi, akan kita lakukan penguatan keterbukaan, termasuk mengungkap ultimate beneficial owner atau UBO di balik kepemilikan saham," tegas Hasan.

Ini memang salah satu fokus MSCI. Mereka melakukan interim freeze karena masalah transparansi data kepemilikan saham di Indonesia dinilai masih buram.

Terakhir, klaster akuntabilitas. Cakupannya luas, dari penguatan tata kelola emiten, penegakan hukum yang konsisten, hingga wacana demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai reformasi struktural jangka panjang.

Tak hanya lima klaster itu, Hasan juga menekankan empat pilar pendukung. Keempatnya adalah penguatan organisasi dan SDM di internal OJK, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta dukungan anggaran yang pasti.

"Visi yang ingin diwujudkan adalah membangun sektor PMDK Indonesia yang terpercaya, modern, dan berdaya saing," pungkasnya.

Dia berharap, dengan arsitektur baru ini, pasar modal bisa jadi mesin pembiayaan pembangunan nasional yang lebih kuat. Sekaligus, tentu saja, mengembalikan kepercayaan investor domestik dan global.