KPK Sebut Biaya Politik Tinggi Pemicu Korupsi Kepala Daerah

- Rabu, 11 Maret 2026 | 19:30 WIB
KPK Sebut Biaya Politik Tinggi Pemicu Korupsi Kepala Daerah

Di sisi lain, fenomena ini seharusnya jadi pelajaran berharga bagi publik. Asep berharap masyarakat jadi lebih melek.

"Ini menjadi edukasi," tegasnya.

"Masyarakat harus lebih cerdas. Pilihlah calon yang berkualitas, bukan karena dapat uang atau hadiah sesaat. Jangan sampai pragmatis," imbuh Asep.

Pernyataan ini muncul di tengah rentetan OTT KPK. Baru-baru ini, Bupati Rejang Lebong, M Fikri Thobari, disangkakan terkait kasus suap proyek ijon. Sebelumnya, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq juga sudah lebih dulu terjaring. Masih ada beberapa nama lain yang ikut dalam daftar panjang kepala daerah yang tersandung operasi KPK. Semuanya berkisah tentang modal yang harus kembali, dan cara keliru yang dipilih.

Editor: Redaksi MuriaNetwork


Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar