Tantangannya? Tenaga psikolog klinis di Puskesmas masih sangat terbatas, hanya sekitar 203 orang. Pemerintah berjanji akan menambah jumlahnya. Di sisi lain, sebagai bentuk respons cepat, layanan krisis kesehatan jiwa juga disiagakan melalui platform digital Healing119.id.
Langkah penanganan tak hanya berpusat di sektor kesehatan. Sekolah didorong untuk aktif, dengan mengoptimalkan peran guru BK dan guru kelas dalam mendampingi siswa yang berisiko. Upaya kolaboratif ini bahkan telah dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama tentang Kesehatan Jiwa Anak yang ditandatangani sembilan kementerian dan lembaga pada 5 Maret lalu.
Kerja sama itu melibatkan banyak pihak, mulai dari Kemenkes, KemenPPPA, Kemendikbudristek, Kemenag, hingga Polri. Intinya, mereka ingin membangun sistem penanganan yang benar-benar terintegrasi dari pencegahan, pengobatan, sampai rehabilitasi.
Yang tak kalah penting, pemerintah berjanji menjaga kerahasiaan data anak-anak yang diskrining. Tujuannya jelas: mencegah stigma dan memastikan perlindungan kesehatan mental mereka berjalan tanpa rasa takut, baik di sekolah maupun di rumah.
Masalahnya kompleks, tapi setidaknya sekarang sudah mulai terpetakan. Langkah selanjutnya adalah eksekusi dari semua rencana yang sudah digariskan. Waktunya bertindak.
Artikel Terkait
Netanyahu Tegaskan Serangan ke Iran Belum Berakhir, Berseberangan dengan Pernyataan Trump
Wali Kota Jakbar Tegaskan Penyegelan Permanen Atlas Padel, Bangunan Dinilai Tak Layak Izin
Wamen PUPR Dorong Perusahaan Tambang di Sultra Beralih ke Sektor Pariwisata
Megawati Sampaikan Ucapan Selamat Langsung ke Dubes Iran untuk Pemimpin Baru