Cek Kesehatan Gratis Ungkap 1 dari 10 Anak Alami Gangguan Jiwa

Jakarta – Hasil yang cukup mencengangkan muncul dari program Cek Kesehatan Gratis pemerintah untuk periode 2025-2026. Dari sekitar 7 juta anak yang diperiksa, hampir satu dari sepuluh di antaranya menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran awal sebuah masalah yang selama ini mungkin tersembunyi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak menampik fakta itu. Dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Senin (9/3/2026), ia mengungkapkan dengan jelas betapa besarnya persoalan ini.

“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” tegas Budi.

Rinciannya, sekitar 4,4% atau 338 ribu anak terdeteksi mengalami gejala kecemasan. Sementara itu, gejala depresi ditemukan pada 4,8% atau sekitar 363 ribu anak. Menurut Budi, ini adalah alarm yang harus disikapi serius. Soalnya, gangguan mental pada anak bisa berujung pada hal-hal yang tak diinginkan, termasuk percobaan bunuh diri.

Dan trennya memang mengkhawatirkan. Data Global School-Based Student Health Survey mencatat peningkatan signifikan siswa yang mencoba bunuh diri: dari 3,9% di tahun 2015 melonjak jadi 10,7% pada 2023. Lonjakan ini jelas bukan hal sepele.

Namun begitu, Budi menekankan bahwa akar masalahnya tidak melulu ada pada si anak. Lingkungan punya peran besar. “Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar,” ujarnya.

“Kita perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” tambahnya.

Merespons temuan ini, pemerintah langsung bergerak. Target skrining CKG akan diperluas secara masif, menjangkau hingga 25 juta anak di seluruh Indonesia. Maria Endang Sumiwi, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, menyebut bahwa Puskesmas akan menjadi ujung tombak penindaklanjutan hasil skrining tersebut.

Tantangannya? Tenaga psikolog klinis di Puskesmas masih sangat terbatas, hanya sekitar 203 orang. Pemerintah berjanji akan menambah jumlahnya. Di sisi lain, sebagai bentuk respons cepat, layanan krisis kesehatan jiwa juga disiagakan melalui platform digital Healing119.id.

Langkah penanganan tak hanya berpusat di sektor kesehatan. Sekolah didorong untuk aktif, dengan mengoptimalkan peran guru BK dan guru kelas dalam mendampingi siswa yang berisiko. Upaya kolaboratif ini bahkan telah dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama tentang Kesehatan Jiwa Anak yang ditandatangani sembilan kementerian dan lembaga pada 5 Maret lalu.

Kerja sama itu melibatkan banyak pihak, mulai dari Kemenkes, KemenPPPA, Kemendikbudristek, Kemenag, hingga Polri. Intinya, mereka ingin membangun sistem penanganan yang benar-benar terintegrasi dari pencegahan, pengobatan, sampai rehabilitasi.

Yang tak kalah penting, pemerintah berjanji menjaga kerahasiaan data anak-anak yang diskrining. Tujuannya jelas: mencegah stigma dan memastikan perlindungan kesehatan mental mereka berjalan tanpa rasa takut, baik di sekolah maupun di rumah.

Masalahnya kompleks, tapi setidaknya sekarang sudah mulai terpetakan. Langkah selanjutnya adalah eksekusi dari semua rencana yang sudah digariskan. Waktunya bertindak.