Operasi tangkap tangan KPK kembali menyasar kepala daerah. Kali ini, giliran Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari, yang diamankan. Menanggapi rentetan kasus serupa, Ketua DPR Puan Maharani mendesak adanya evaluasi bersama.
Puan menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat paripurna di Senayan, Selasa lalu.
"Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut," tegasnya.
Dia lantas menyentil soal biaya politik yang kerap disebut-sebut membebani para kepala daerah. Menurutnya, ini perlu dikaji. Di sisi lain, Puan juga menekankan pentingnya membekali para pejabat daerah dengan pemahaman tentang akuntabilitas.
"Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah," ucap Puan.
Artikel Terkait
KIP Perintahkan UGM Buka Dokumen Akademik Jokowi, Kecuali Ijazah Asli
Jasa Marga Beri Diskon Tol 30% untuk Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026
Tiga Hakim Tinggi Lolos Seleksi Calon Pengganti Anwar Usman di MK
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Jakarta 10 Maret 2026: Magrib Pukul 18.11