DPR Dukung Pembatasan Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun

Di gedung Nusantara II, Senayan, suasana baru saja usai dari rapat paripurna. Ketua DPR RI Puan Maharani, ditemui awak media, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Kementerian Komunikasi dan Digital. Langkah itu soal pembatasan akses media sosial untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Menurutnya, ini bukan hal baru. Beberapa negara lain sudah lebih dulu menerapkan aturan serupa.

"Melalui komisi terkait, DPR mendukung apa yang sudah dilakukan oleh kementerian untuk membatasi medsos untuk anak-anak saat ini baru untuk umur 16," ujar Puan, Selasa (10/3/2026) lalu.

Namun begitu, dia punya harapan lebih. "Tentu saja ke depannya kami berharap juga bisa dibatasi untuk umur-umur yang lain karena itu juga sudah dilakukan oleh negara-negara yang lain," tambahnya.

Dari sudut pandangnya, kebebasan bermedia sosial bagi anak-anak saat ini sudah terlihat "kebablasan". Puan merasa dampaknya cukup serius. Konten-konten yang beredar di platform tersebut, menurutnya, punya pengaruh nyata terhadap perilaku dan perkembangan anak.

"Karena saat ini kebebasan medsos yang terlalu kebablasan tentu saja untuk anak-anak mungkin kurang baik juga bagi anak-anak. Juga hal itu harus dievaluasi kembali," tegasnya.

Sebenarnya, wacana ini sudah bergulir. Sebelum pernyataan Puan, tepatnya pada Jumat (6/3), Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid telah mengumumkan kebijakan serupa. Ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, atau yang akrab disebut PP Tunas.

"Hari ini kami mengeluarkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari PP Tunas," jelas Meutya dalam keterangan resminya.

Inti dari aturan itu adalah penundaan akses. "Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring," paparnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan, menanggapi maraknya konten yang dinilai kurang tepat untuk usia muda.