Kalimantan Barat mungkin segera mendapat tambahan infrastruktur penting untuk ekonomi syariah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sedang menggodok rencana mendirikan Unit Pelaksana Teknis di provinsi itu. Ini bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal nasional, terutama di daerah-daerah perbatasan.
Rencana ini mengemuka saat Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, bertandang ke Kantor Gubernur Kalimantan Barat pekan lalu. Ia diterima langsung oleh Sekretaris Daerah setempat, Harisson. Pertemuan itu membahas detail teknis pembentukan UPT, yang diharapkan bisa mempercepat layanan sertifikasi halal di lapangan.
Menurut Aqil, wilayah perbatasan punya potensi ekonomi yang luar biasa. Ia menyebutnya sebagai "beranda depan Indonesia".
Pernyataan itu disampaikannya dalam keterangan tertulis, Minggu (8/3/2026).
Artikel Terkait
Anggota DPR Soroti Dampak Mahalnya Tiket Pesawat pada Kesehatan dan Pendidikan
Studi di Jerman Temukan Kontaminasi Plasticizer pada 92% Sampel Urin Anak dan Remaja
Kapolres dan Wabup Rohil Pastikan Stok BBM dan Elpiji 3 Kg Aman Jelang Lebaran 2026
Tiga Anak Tewas Terbakar di Sorong, Diduga Dipicu Main Korek Api