Anggota Komisi I DPR Desak TNI Jelaskan Status Siaga 1 Secara Transparan

- Minggu, 08 Maret 2026 | 19:00 WIB
Anggota Komisi I DPR Desak TNI Jelaskan Status Siaga 1 Secara Transparan

Isu status Siaga 1 di tubuh TNI belakangan ini ramai diperbincangkan. Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memberikan sorotan yang cukup tajam. Ia mendesak Panglima TNI beserta jajarannya untuk segera memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada publik.

Menurutnya, ketidakjelasan informasi soal hal yang begitu sensitif ini bisa dengan mudah memicu spekulasi liar di masyarakat. Apalagi, ada indikasi pernyataan yang tak seragam di internal militer sendiri. Situasi ini, jika dibiarkan, berpotensi menimbulkan kebingungan yang tak perlu.

"Karena itu saya berharap TNI dapat menyampaikan informasi secara lebih terkoordinasi agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran,"

kata Hasanuddin di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (8/3/2026).

Sebagai purnawirawan perwira tinggi, Hasanuddin pun mencoba memberikan konteks. Ia menjelaskan bahwa status siaga sebenarnya adalah mekanisme standar di TNI untuk mengukur kesiapan. Ini hal yang fleksibel, bisa diterapkan untuk latihan rutin hingga antisipasi penugasan mendadak.

Nah, dalam doktrin militer kita, ada tiga tingkatan siaga. Mulai dari Siaga 3, yang kondisinya masih normal semua kegiatan berjalan biasa, tanpa konsentrasi pasukan khusus. Lalu naik ke Siaga 2, di sini kewaspadaan sudah meningkat. Sebagian kekuatan siaga penuh, sementara sebagian lain masih menjalani rutinitas.

Puncaknya adalah Siaga 1. Ini tingkat kesiapan tertinggi. Semua pasukan sudah terkonsentrasi di titik-titik yang ditentukan. Semua alutsista siap beroperasi. Logistik perorangan pun jadi perhatian utama. Intinya, semua sudah berada di puncak kesiapan.

Di sisi lain, Hasanuddin menekankan bahwa meskipun penetapan status siaga adalah kewenangan penuh komando TNI, hal yang berbeda berlaku untuk operasi militer. Untuk menggelar operasi militer, TNI memerlukan persetujuan dari DPR RI. Ini poin penting yang sering kali luput dari perhatian.

Pemaparan mengenai tingkatan siaga ini dianggap krusial. Tujuannya sederhana: agar publik punya pemahaman yang tepat dan tidak langsung panik saat mendengar istilah-istilah teknis militer seperti "Siaga 1". Yang dibutuhkan sekarang adalah kejelasan, agar isu tak berkembang jadi bola liar yang justru meresahkan.

Editor: Erwin Pratama

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar